Menu

Mode Gelap

Warta · 12 Nov 2021 16:47 WIB

Sudah Seharusnya Kepri Miliki Pengadilan Tinggi


Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com Perbesar

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Ismail/kepripedia.com

Meski sudah berdiri 19 tahun, namun Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan selama ini masyarakat Kepri masih merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan masalah hukum seperti urusan banding dan lainnya. Karena, untuk mengajukan persoalan tersebut harus ke Pekanbaru karena masih tergabung dengan PT Riau.

“Padahal, dengan berbagai kompleksitas masalah peradilan yang ada di Kepri, sudah sangat sewajarnya bagi Kepri memiliki Pengadilan Tinggi sendiri,” ungkapnya saat rapat bersama Tim Badan Legislasi DPR RI membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.

Ansar melanjutkan, dengan akan berdirinya Pengadilan Tinggi di Kepri maka hal tersebut sangat membantu masyarakat Kepri untuk mencari keadilan. Jaminan atas keadilan merupakan amanat dari Konstitusi sesuai UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

ads

“Untuk menjamin urusan-urusan masalah hukum yang lebih efisien, Provinsi Kepri ini kan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi dan juga kawasan investasi, jadi kehadiran Pengadilan Tinggi sudah sangat dinantikan,” ujar Gubernur.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Roki Panjaitan, menuturkan kasus perkara yang ditangani 4 Pengadilan Negeri di Provinsi Kepri yaitu PN Tanjungpinang, Batam, Karimun, dan Natuna, selama tahun 2021 sebanyak 13.341 kasus perkara.

“Jumlah kasus perkara tersebut sebenarnya sudah sangat memenuhi unsur kebutuhan adanya Pengadilan Tinggi di Kepri,” ucap Roki.

Sementara itu, Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, mengatakan, maksud dari kunker Banleg DPR RI ke Kepri adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai materi pemuatan RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama di Kepri.

ads

Firman menuturkan jika ini merupakan bentuk komitmen dari DPR RI untuk mewujudkan penyetaraan akses keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kunker kali ini juga untuk memastikan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mendirikan Pengadilan Tinggi.

“Salah satunya adalah untuk penyediaan lahan, tadi pak Gubernur sudah menyampaikan akan memberikan lahan untuk sebagai daya dukung pembangunan Pengadilan Tinggi,” kata Firman.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk kehadiran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri ditandai dengan dihibahkannya lahan seluas 2 hektar di pulau Dompak, masing-masing 1 hektar untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.

Rapat tersebut juga disejalankan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah dari Pemprov Kepri ke Pengadilan Tinggi Riau. Direncanakan Jum’at besok (12/11), Gubernur bersama Tim Banleg DPR RI akan melakukan peninjauan ke lokasi yang akan menjadi lahan berdirinya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kepri.

Rapat ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI di Kepri. Kunjungan kerja Badan Legislasi kali ini diikuti beberapa anggota DPR RI yaitu Sturman Panjaitan dari Fraksi PDI-P, Ichsan Soelistio dari Fraksi PDI-P, dan Arteria Dahlan yang juga dari Fraksi PDI-P.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung



ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Mulai Desember Ini, Layanan Kemoterapi di RSUP RAT Sudah Layani Peserta BPJS Kesehatan

4 Desember 2021 - 15:31 WIB

RSUP Raja Ahmad Tabib di Tanjungpinang

Aksi Berbagi Bunga Anak Difabel di Karimun

4 Desember 2021 - 13:43 WIB

Vaksinasi COVID-19 Serentak BINDA Kepri di 3 Lokasi

4 Desember 2021 - 12:21 WIB

Tanggapan Komisi III DPRD Kepri Terkait Pemadaman Listrik di Batam

3 Desember 2021 - 21:56 WIB

Irwansyah DPRD Kepri

Komisi II DPRD Kepri Monitoring Samsat Batu Aji

3 Desember 2021 - 19:02 WIB

Bansos COVID-19 Masih Masuk Dalam APBD 2022

3 Desember 2021 - 18:18 WIB

Trending di Warta