Menu

Mode Gelap

Nasional · 23 Feb 2022 09:00 WIB

Tarif PNBP untuk Nelayan Dinilai Terlalu Tinggi


					Ilustrasi kapal nelayan. Foto: WJK Perbesar

Ilustrasi kapal nelayan. Foto: WJK

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 85 tahun 2021 dinilai terlalu tinggi, hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI Slamet di Gedung DPR RI, melalui siaran persnya.

Dinilai memberatkan nelayan, anggota Komisi IV DPR tersebut meminta tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap manfaat peningkatan PNBP terhadap APBN KKP dan nelayan itu sendiri.

ADVERTISEMENT

“Saya mencatat APBN KKP terus mengalami penurunan dari sejak tahun 2016 dari pagu Rp10,61 triliun, Rp9,14 triliun, Rp7,63 triliun, Rp5,51 triliun, hingga Rp4,77 triliun di tahun 2021.”

“Ini sangat mengherankan kenapa Menteri KP membiarkan PNBP hasil jerih payahnya pergi ke sektor lain. Bagaimana merealisasikan janji PNBP akan dikembalikan kepada nelayan kecil,” kata Slamet pada Selasa (22/2/2022).

Menurutt politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut nilai tukar nelayan (NTN) berjalan datar dari tahun 2014 NTN 104,63 lalu naik 1 persen, 2 persen lalu dijatuhkan turun 10 persen di tahun 2020, lalu naik menjadi 107 di tahun 2021.

Dirinya menilai angka NTN tersebut dapat dibuat dengan mudah sesuai situasi politis. Kenyataan riil di lapangan menurutnya masih banyak nelayan yang hidup susah, bahkan di antaranya ada yang berhenti menjadi nelayan. Sementara PNBP naik terus setiap tahun rata-rata sebesar 76,97 persen sejak tahun 2015.

Selain itu disisi lain nelayan dihadapkan pada masalah kenaikan harga BBM yang terus menerus, dampak Covid-19 menyebabkan harga ikan anjlok hingga 50 persen. Kemudian angka stunting masih sangat tinggi.

Bank Pembangunan Asia (ADB) melaporkan angka stunting Balita Indonesia 31,8 persen tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Timor Leste 48,8 persen.

“Menurut WHO Indonesia penderita stunting tertinggi urutan ke 4 di dunia. Apakah tidak malu Pak Jokowi memperlakukan rakyatnya seperti ini,” tandasnya.

ADVERTISEMENT

Ditambahkannya saat ini angka konsumsi ikan bangsa Indonesia berada di angka 55,37 persen di tahun 2021, meningkat secara lambat dari angka 41,11 persen di tahun 2015.

Dirinya menduga KKP mendesain peningkatan yang sangat minim untuk peningkatan angka Konsumsi Ikan.

“Berarti Menteri KP memang kurang memperhatikan kondisi nelayan dan rakyat itu sendiri. Kekayaan alam anugrah Tuhan tidak dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat dengan porsi yang wajar tapi lebih banyak disumbangkan ke sektor lain,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Mulai Siapkan Diri, Ini Bocoran Jadwal Penerimaan CPNS 2024

7 Mei 2024 - 12:58 WIB

64fe8285acaaa

Pasca Sidang Sengketa di MK, KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024

24 April 2024 - 17:07 WIB

Ketua KPU dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April

Rancangan PP, Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN

13 Maret 2024 - 20:50 WIB

Menpan RB Anwar Anas

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

10 Maret 2024 - 19:48 WIB

Ilustrasi ramadhan 1445 H

Edaran Menag untuk Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri: Aturan Soal Speaker hingga Khutbah

10 Maret 2024 - 18:59 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Trending di Nasional