Menu

Mode Gelap
 

Netizen · 5 Des 2020 15:21 WIB ·

Terjerat Praktek KKN Masih Bisa Ikut Pilkada


 Terjerat Praktek KKN Masih Bisa Ikut Pilkada Perbesar

Ilustrasi. Foto: kumparan

 

Negeri kita ini amatlah kaya, apabila benar-benar diperuntukkan mewujudkan cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat berasaskan keadilan sosial. Namun sangat disayangkan, praktek kotor seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin menjadi-jadi.

Tak dipungkiri, KKN terlihat marak dengan terjeratnya pejabat tinggi dan daerah di Indonesiabahkan hingga tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terjadinya praktek demikian, tidak dapat terlepas dari keinginan akan haus yang namanya jabatan.

ads

Bukannya berdalih mengundurkan diri, malah terlihat bangga di awak media yang terliput di televisi. Maka wajar, semua orang berpandangan seharusnya penegakan hukum tanpa pandang bulu memang harus di galakkan sejak dini.

Korupsi adalah satu dari antara permasalahan tindak kejahatan yang merajalelai bumi. Persoalan korupsi tidaklah lagi terbatas pada ruang lingkup nasional, tapi bagian dari permasalahan global.

Lalu, apa hubungannya dengan masalah pilkada?

Mari kita berpikir sejenak sambil berargumentasi dalam ruang lingkup pilkada di negeri sendiri.
Di bawah hujan kritik, pilkada merupakan agenda politik prioritas demi terjaminnya sirkulasi kekuasaan sesuai prinsip demokrasi. Pemilu dapat dijadikan sebagai seleksi alam bagi dunia perpolitkan. Pada dasarnya, demokrasi bukanlah sekedar pemilu saja, tapi pemilu merupakan jantung dari demokrasi.

ads

Adapun kriteria paslon dalam pemilu pilkada adalah sebagaimana yang telah tercantumkan dalam UU pasal 4 PKPU. Namun, yang menjadi perbincangan hangat di sini adalah dalam pasal 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019, tidak ada syarat pencalonan bagi bukan mantan narapidana korupsi. Artinya, mantan napi kasus korupsi tetap boleh mencalonkan diri sepanjang diusulkan Parpol sesuai ketentuan Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lucunya Negara hukum kini, mantan napi saja boleh jadi salah satu bagian dari petinggi di bumi pertiwi, sedangkan mau masuk tes kerja saja mana boleh tersandung kasus tindak pidana korupsi.

Lalu, jika kita berbicara mengenai salah satu paslon yang tersangka kasus politik kotor, dan masih saja maju dalam pesta pilkada, apakah bisa? nyatanya bisa. Tidak ada aturan yang melarang seorang tersangka menjadi calon kepala daerah. Pasalnya, sejauh ini putusan MK baru melarang napi korupsi menjadi calon kepala daerah, dan itu pun tenggatnya selama 5 tahun.

Seharusnya hemat kami penulis, aturan mengenai tersangka menjadi calon daerah perlu dipertegas. Seharusnya pula calon yang tersangka korupsi dilarang menjadi kepala daerah.

Secara logika, jika ia diduga terjebak praktek korupsi, apa masih mau dan ingin mempercayai perihal karirnya lagi?

Esensinya pilkada itu mencari pemimpin yang bisa berdialog dengan pemilih. Kalau calonnya sibuk mengurus masalah hukumnya sendiri, bagaimana dia bisa berdialog dengan pemilihnya?

Perlu ditekankan, partai politik seharusnya selektif dalam memilih paslon. Pilkada seharusnya merupakan bagian dari koreksi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam upaya melahirkan pemimpin yang bersih harus dimulai dari proses pilkada yang baik, yang dapat membendung orang-orang yang terlibat kasus korupsi mencalonkan diri.

Dengan kehadiran pasangan calon kepala daerah yang bermasalah, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru pula, bila mereka memenangkan pilkada. Kemudian setelah dilantik, ia berhadapan dengan kasus hukum. Ia akan sibuk mengurus pengamanan kasus sendiri.

Lalu kapan ia akan mementingkan kepentingan rakyat ?

Pilkada 2020 masih menyisakan permasalahan serius dalam konteks pemberantasan korupsi lantaran masih ada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersandera kasus hukum di KPK.

Upaya pencegahan korupsi yang berlangsung tidak sebentar menyebabkan politisi yang tersandera kasus korupsi maupun gratifikasi dapat mencalonkan diri.

Penyebab lainnya yakni format hukum yang mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu wajib menghormati proses hukum terhadap politisi yang tersandera kasus di KPK sebelum dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan.

Lantas, apa yang seharusnya di lakukan?

Pentingnya Budaya Malu

Budaya malu di sini lebih di tekankan ke pada ‘mereka’ yang tak tahu diri dan masih saja kurang dengan yang namanya jabatan tinggi. Setinggi apapun jabatan, jika dari awal selalu memakan habis keadilan, apakah masih bisa disebut dan pantas di bilang sebagai pemimpin?
Setidaknya, malulah kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Apa tidak takut akan beban di akhirat yang telah siap menghantui hingga di telan api ?

Tanamkan Kepercayaan pada Masyarakat

Tidak terhentinya tindakan korupsi sampai saat ini, menandakan bahwa sanksi hukum yang selama ini diberlakukan sangat tidak efektif. Selama ini, para napi koruptor hanya menerima hukuman-hukuman ringan, bahkan terkadang turut diberikan pengampunan oleh pemerintah melalui, Kemenkumham pada saat hari-hari besar nasional dan hari-hari besar keagamaan. Tindakan tersebut seakan mengamini dan memberikan angin segar bahwa kaum koruptor masih ada yang menyayangi dan mengampuni. Seakan tindakan mereka (koruptor) tidaklah kejam dan membahayakan.
Trend seperti ini menjadikan sikap rakyat sangat apatis dan skeptis, dan pada akhirnya kepercayaan kepada lembaga Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif menjadi menurun. Berbagai pemberitaan yang menayangkan bagaimana kehidupan para napi koruptor yang terkesan hidup “wah” di lembaga pemasyarakatan semakin membuat rakyat antipati kepada pemimpinnya sendiri. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Mengubah pola piker suatu kelompok tidaklah semudah mengubah pola piker seorang individu. Pemerintah harus menanamkan kepercayaan terhadap masyarakat. pemberantasan korupsi lagi-lagi harus ditekankan dengan sanksi yang tinggi.

Penerapan Peraturan Hukum yang Lebih Tegas

Jadi, salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk dari kemenangan koruptor di berbagai badan perwakilan. KPK bisa saja menyatakan supaya calon-calon yang diajukan ke legeslatif, jikalau dia napi atau pernah terkena kasus korupsi jangan dicalonkan lagi oleh partai. Seharusnya dilarang untuk mencalonkan diri. Hal ini juga bertujuan agar asumsi tentang pemikiran buruk kedepan setidaknya bisa dihindari sedemikian rupa.

Indonesia Tanpa Korupsi

Dalam sebuah video berjudul Jika Indonesia Bebas dari Korupsi, inilah kira-kira yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi: keamanan terjamin, rakyat makmur tanpa miskin, masyarakat menjadi ramah, peduli dan gotong-royong, anak-anak sekolah dengan senang dan gembira, layanan pendidikan berkualitas dan terjangkau, pemuda-pemudi terus berkarya untuk negeri, layanan kesehatan optimal ke seluruh masyarakat, lingkungan bersih tanpa polusi dan macet, pejabat dan aparat dekat dengan rakyat, produktivitas masyarakat meningkat, layanan publik yang sempurna untuk rakyat, Indonesia berprestasi di berbagai bidang, dan tentu rakyat di negeri kaya raya ini akan benar-benar sejahtera, bukan sekadar impian.

Lantas bagaimana kita mewujudkannya?

Telah menjadi tugas besar bagi pemimpin negeri untuk memberantasi kasus kotor ini sementara kita sebagai masyarakat bertugas memilah dan memilih pemimpin yang bisa benar-benar mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya nanti dalam bingkai pilkada yang beberapa hari lagi di lakukan. Betapa merdekanya negeri ini jika tiada lagi yang namanya korupsi.

Di tengah badai “musibah korupsi” yang tiada henti, sesungguhnya kita masih menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk tidak henti-hentinya melakukan tindakan preventif dan kuratif agar korupsi yang terus berkembang biak bisa terhenti di suatu massa pada suatu generasi. Apalagi dalam penyelenggaraan sekarang. Perlu ditekankan pada masyarakat agar tidak salah memilih dan berbuat. Pemimpin yang di pilih haruslah layak dan jauh dari kata penyandang politik kotor. Indahnya negeri ini, jika salah satu cita-cita terbesarnya terpenuhi.

 


 

Ditulis oleh : Nurmala | Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMRAH

Artikel ini telah dibaca 0 kali

Penulis:

Editor: Hasrullah


Baca Lainnya

Bagaimana Pendidikan Olahraga Selama Pandemi COVID-19

18 Juni 2021 - 15:40 WIB

Disebut dalam al-Quran dan Hadist, Ini 5 Keutamaan Bersedekah

12 Mei 2021 - 01:04 WIB

7 Keajaiban dari Infaq dan Sedekah

8 Mei 2021 - 22:12 WIB

Makna Tunaikan Zakat Bagi Umat Muslim

2 Mei 2021 - 22:52 WIB

Toxic Positivity: Kalimat Positif Menjadi Toxic Bagi Seseorang

29 April 2021 - 23:41 WIB

Musrenbang Kurang Diminati Anak Muda, Aktivis Minta Pemkab Lingga Gelar Festival Gagasan

8 April 2021 - 21:14 WIB

Trending di Netizen