Warta ยท 17 Nov 2021 23:45 WIB

UMK Batam 2022 Diprediksi Naik 0,85 Persen, SPSI: Kita Minta 10 Persen


Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri Saiful Badri. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri Saiful Badri. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. B-M/383/HI 01.00/XI 2021 menyampaikan terkait data kenaikan upah minimum tahun 2022. Dari edaran tersebut diprediksi kenaikan UMK Batam 2022 sekitar 0,85 persen atau setara Rp 35.429,51.

Jika dibandingkan tahun 2021, maka UMK Batam 2022 akan menjadi Rp 4.186.359, 51.

Terkait itu, aliansi serikat buruh di Kepulauan Riau tetap meminta pemerintah untuk menaikan upah minimum sebesar 10 peren atau minimal 7 persen. Pihaknya menolak pembahasan UMK dengan landasan PP Nomor 36 tahun 2021.

“Kami tolak hasil pembahasan itu. Kita menolak UMK yang berdasarkan PP 36 tahun 2021. Kita minta naik 10 persen,” ujar Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri pada kepripedia, Rabu (17/11).

ads

Baca: UMK Batam 2022 Naik Rp 35.429 Menjadi Rp 4.186.359

Menurutnya, PP 36/2021 itu tidak berpihak terhadap nasib buruh di tanah air tentang pengupahan. Dewan pengupahan tidak diberikan kewenangan untuk menata UMK di daerah masing-masing.

“Kita juga telah menanyakan surat penolakan terkait pembahasan UMK di daerah. Kita sudah menyikapi hal ini dengan konsolidasi bersama dan tetap menolak,” tegas dia.

Selain itu, pihaknya juga tetap bersisikukuh meminta Gubernur Kepri untuk dapat mengesahkan UMP dan UMK tahun 2021 yang kini belum jelas statusnya.

ads

“Naikan dulu UMK dan UMP 2021 dulu, baru bahas UMK 2022. Kita tetap tolak. Jangan ditetapkan UMK 2022 sebelum ada kenaikan UMK dan UMP di Kepri ini,” ujar dia.

Ia menyebutkan, jika kenaikan UMP dan UMK 2022 berdasarkan hitungan dari Kementrian yang dirumuskan oleh pengamat. Namun, keputusan besaran kenaikan tetap berada di tangan Gubernur.

“UMK adalah putusan gubenur bukan tergantung dengan rumus yang sifatnya surat edaran. Surat edaran bukan produk hukum,” terang dia.

Alasan pihaknya menolak, kata dia, akhir ini bahan pokok kian melejit di pasaran .Kebutuhan meningkat tak sebanding dengan upah yang diterima.

“Ini harga pangan melambung tinggi naik, seperti minyak goreng. Tapi upah diterima tak sebanding di mana empati pemerintah terhadap nasib buruh,” tandasnya.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung

Penulis: | Editor: Hasrullah


ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Peringatan Dini, Polisi di Karimun Imbau Warga Pesisir Waspada Banjir Rob

9 Desember 2021 - 16:27 WIB

Peringati Hari Juang Kartika, TNI AD di Karimun Gelar Aksi Sosial Donor Darah

9 Desember 2021 - 13:18 WIB

3 Remaja di Batam Terancam 7 Tahun Penjara karena Terlibat Aksi Curanmor

9 Desember 2021 - 10:47 WIB

Ilustrasi pencurian sepeda motor

Waspada COVID-19 Varian Omicron yang Lebih Cepat Menular

8 Desember 2021 - 20:50 WIB

Didemo Buruh Soal UMK, Gubernur Ansar: Berunjukrasalah dengan Tertib

8 Desember 2021 - 18:53 WIB

Pemulangan PMI Melalui Batam Diperketat Antisipasi Varian Omicron

8 Desember 2021 - 18:39 WIB

Para PMI Tiba di Batam melalui Pelabuhan Batam Center
Trending di Warta