Warta ยท 16 Nov 2021 13:44 WIB

Usai Menangkan Gugatan, Buruh di Batam Tuntut Gubernur Sahkan UMP 2021


Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri Saiful Badri. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri Saiful Badri. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Polemik upah minimum provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2021 di Kota Batam, Kepulauan Riau masih menuai sorotan dari kalangan serikat buruh.

Mereka menilai belum ada status yang resmi dikeluarkan untuk UMP dan UMK oleh Gubenur Kepri. Pasalnya kisruh antara buruh dan Pemrov sebelumnya berujung hingga ke meja hijau.

Gugatan dimenangkan oleh buru melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang mengabulkan gugatan serikat pekerja perihal upah minimum Kota Batam dan Provinsi tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provisi Kepri Nomor 1345 maupun 1362 tahun 2020.

Namun, Pemprov Kepri mengajukan kasasi, sehingga belum ada keputusan terkait UMP dan UMK tahun 2021 tersebut. Proses yang panjang ini akan memakan waktu yang berdampak ke nasib para buruh terkait hak-hak.

ads

“Ini sudah jelas mengulur waktu dan melukai hati buruh,” ujar Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri pada kepripedia, Selasa (16/11).

Ia menjelaskan, penetapan UMP harus disegera dilakukan mengingat akan juga dilakukan pembahasan terhadap UMP tahun 2022, bahkan suratnya telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

“Sekarang kita minta kepastian biar ada dasar untuk pembahasan UMK dan UMP pada tahun 2021 dan 2020,” ucap Saiful.

Menurutnya, untuk menciptakan kondisi yang kondusif di kota Batam meminta Gubenur Kepri Ansar Ahmad menerbitkan SK UMK dan UMP sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

ads

“Ini waktu sudah mendesak tak lama lagi masuk ke pertengahan November, jika tak ada kepastian upah akan berpotensi timbul keresahan dikalangan buruh,” imbuh dia.

Terkait Dewan Pengupahan Nasional dengan ketentuan yang berlaku yakni PP No. 36 tahun 2021, kata Saiful, yang memutuskan itu adalah kewenangan dari Gubenur Kepri Ansar Ahmad.

“Kita berharap Gubenur punya pandanglah ke buruh sesuai dengan kewenagan yang diberikan UU Cipta Kerja dengan melihat kondisi buruh dan objektif mengambil,” tutup dia.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung

Penulis: | Editor: Redaksi


ads
Tetap terhubung dengan kami:
Baca Lainnya

Peringati Hari Juang Kartika, TNI AD di Karimun Gelar Aksi Sosial Donor Darah

9 Desember 2021 - 13:18 WIB

3 Remaja di Batam Terancam 7 Tahun Penjara karena Terlibat Aksi Curanmor

9 Desember 2021 - 10:47 WIB

Ilustrasi pencurian sepeda motor

Waspada COVID-19 Varian Omicron yang Lebih Cepat Menular

8 Desember 2021 - 20:50 WIB

Didemo Buruh Soal UMK, Gubernur Ansar: Berunjukrasalah dengan Tertib

8 Desember 2021 - 18:53 WIB

Pemulangan PMI Melalui Batam Diperketat Antisipasi Varian Omicron

8 Desember 2021 - 18:39 WIB

Para PMI Tiba di Batam melalui Pelabuhan Batam Center

Satgas: 7.000 PMI dari Malaysia Akan Pulang Melalui Batam

8 Desember 2021 - 18:21 WIB

Dandim 0316 Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan
Trending di Warta