Menu

Mode Gelap

Warta · 15 Feb 2022 10:08 WIB ·

Wabup Lingga Sampaikan Sejumlah Ranperda Tahun 2022 ke DPRD


 Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, menyerahkan Ranperda ke DPRD Lingga. Foto: Istimewa Perbesar

Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy, menyerahkan Ranperda ke DPRD Lingga. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Wakil Bupati Neko Wesha Pawelloy menyampaikan penjelasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2022 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga pada rapat Paripurna yang digelar DPRD, Senin (14/2) pagi.

Ranperda ini di antaranya adalah Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Ranperda tentang Pemekaran Desa Persiapan Menjadi Desa, serta Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Terkait ranperda tentang pemekaran desa persiapan menjadi desa, Neko menjelaskan bahwa dari dua tahapan kajian akademis pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil kajian tersebut merekomendasikan 11 calon desa yang di nyatakan dapat ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

“Berdasarkan permendagri no 1 tahun 2017 desa persiapan adalah desa yang dipersiapkan untuk menjadi desa defenitif dengan renggang waktu paling lama 3 tahun. desa persiapan ini dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh tim evaluasi desa persiapan setiap 2 bulan sekali,” ungkapnya.

ADVERTISEMENT
advertisement

Setelah dilakukan evaluasi oleh tim, maka disampaikannya bahwa 7 dari 11 desa persiapan layak untuk di tindaklanjuti ke proses selanjutnya, dan 4 desa persiapan lainnya akan dilakukan proses evaluasi kembali.

Adapun 7 desa tersebut di antaranya desa persiapan Air Batu, desa persiapan Kebun Nyiur, desa persiapan Buyu, desa persiapan Cempaka, desa persiapan Bendahara, desa persiapan Berjung, desa persiapan Senempek.

ADVERTISEMENT

“Sedangkan 4 desa yang masih dalam tahap evaluasi kembali diantaranya, desa persiapan Busung, desa persiapan Kentar, desa persiapan Pasir Lulun, desa persiapan Sebung,” ungkapnya

Sementara ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu disebutkan sebagai tindaklanjut dari undang undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam rangka memberikan kepastian hukum.

“Pemerintah kabupaten lingga perlu menindaklanjuti undang undang cipta kerja tersebut dalam bentuk perubahan peraturan daerah, yang berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya kita kenal dengan IMB dan penyesuaian terhadap pasal pasal perubahan tarif pada lampiran perda tersebut,” tutupnya.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 89 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

28 Ekor Buaya Liar dari Lingga Diberangkatkan ke Kota Batam

13 Agustus 2022 - 07:22 WIB

Pertamina Pastikan Stok BBM di Kepri Cukup Tapi Antrean SPBU Mengular

12 Agustus 2022 - 19:13 WIB

6 Mobil Diperiksa Petugas Gabungan di Pelabuhan Roro Telaga Punggur

12 Agustus 2022 - 18:35 WIB

1.409 Kendaraan di Kepri Telah Terdaftar Program Subsidi Tepat

12 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Lantik 5 Kades Terpilih, Bupati Karimun: Jangan Ada Perpecahan Membangun Desa

12 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Ditemui Wabup, PSDKP Akan Bantu Tertibkan Kapal Nelayan Ganggu Ekonomi Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 15:45 WIB

Trending di Warta
advertisement