Menu

Mode Gelap

Warta · 29 Des 2021 14:50 WIB ·

23 Anak di Karimun Tersandung Hukum di Tahun 2021, Didominasi Kasus Pencurian


 Ilustrasi tahanan. Foto: Shutterstock Perbesar

Ilustrasi tahanan. Foto: Shutterstock

ADVERTISEMENT
advertisement

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tercatat sebanyak 23 orang sepanjang tahun 2021.

Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya merupakan kasus pencurian, 7 kasus persetubuhan dan perbuatan cabul, 1 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 1 kasus penganiayaan.

Umumnya mereka mendapatkan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tanjungpinang.

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir pada Pos Bapas Tanjung Balai Karimun, R Ade Maharta Gunawan, mengatakan anak berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

ADVERTISEMENT
advertisement

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang istilah Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.

“Maksud dari keadilan restoratif sendiri adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan,” jelasnya, Rabu (29/12).

ADVERTISEMENT

Ia menurutkan, dari 23 kasus anak tersebut, hanya 1 perkara penganiayaan yang bisa dilakukan Diversi ditahap penyidikan.

Itu dikarenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Diversi ini telah mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sehingga anak dikembalikan kepada orang tua atau wali.

Selanjutnya, 1 orang anak kasus pencurian belum berusia 12 tahun. Terhadap anak tersebut dilakukan penanganan aturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak yang belum Berumur 12 Tahun.

ADVERTISEMENT

“Untuk perkara ini tidak dilakukan Diversi. Namun dilakukan melalui Pengambilan Keputusan Rapat Koordinasi yang terdiri dari penyidik kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, anak dan orang tua atau wali, serta pihak korban yang diatur pada pasal 67 hingga 79,” ucap Ade.

Lalu sebanyak 13 kasus Anak telah menjalani persidangan tertutup di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 12 anak mendapatkan putusan pidana penjara sebanyak dan 1 anak mendapatkan pidana peringatan.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 140 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Pemkab Bintan Alokasikan Rp 1,082 Miliar untuk Program RTLH Tahun Ini

29 Juni 2022 - 21:09 WIB

KPU Kepri Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024

29 Juni 2022 - 20:05 WIB

Batam Belum Terapkan Pembelian Minyak Goreng Curah Gunakan PeduliLindungi

29 Juni 2022 - 18:32 WIB

DPC APDESI Lingga Periode 2022-2023 Dilantik

29 Juni 2022 - 13:07 WIB

15 Pejabat Struktural Badan Usaha di BP Batam Dilantik

29 Juni 2022 - 12:27 WIB

DPMPTSP Datangi Holywings Batam, Cek Izin

28 Juni 2022 - 22:58 WIB

Trending di Warta
advertisement