Jakarta – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai pertemuan Kapolri bersama seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) se-Indonesia harus menjadi momentum untuk pembenahan besar-besaran di tubuh Polri.
Ia menegaskan bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata, bukan sekadar seremonial atau wacana reformasi yang tidak kunjung terwujud.
“Agenda yang digelar Kapolri ini harus jadi titik balik. Polri wajib berbenah total. Reformasi Polri harus terukur, konsisten, dan dirasakan langsung oleh publik,” tegas Rahmad Sukendar, Selasa, 25 November 2025.
Menurutnya, banyaknya sorotan dan kasus yang melibatkan oknum polisi dalam beberapa tahun terakhir telah menggerus kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Kasatwil dinilai memegang tanggung jawab strategis untuk mengembalikan marwah institusi.
“Kasatwil harus memastikan internalnya bersih. Jangan sampai kantor polisi justru jadi tempat munculnya masalah baru. Penegakan hukum harus imparsial, tidak boleh pandang bulu,” ujarnya.
Rahmad Sukendar secara khusus menyoroti fenomena gaya hidup hedon yang masih kerap dipamerkan sejumlah anggota Polri, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia mengingatkan bahwa perilaku tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga merusak citra institusi.
“Polri harus hidup sederhana. Sudahi budaya flexing, sudahi endorse-endorse yang merendahkan martabat aparat. Rakyat menuntut polisi yang berintegritas, bukan polisi yang sibuk pamer kemewahan,” tegasnya.
Dia menambahkan, reformasi mental di tubuh Polri tidak akan berjalan jika gaya hidup personelnya masih jauh dari nilai kesederhanaan dan pengabdian.
Lebih lanjut, Sukendar menekankan bahwa perubahan di tubuh Polri hanya akan terasa jika pelayanan kepada masyarakat diperbaiki secara drastis. Polri harus tampil sebagai pelindung dan pengayom, bukan figur yang menakuti atau mempersulit.
“Masyarakat ingin polisi yang melayani dengan hati. Bukan yang mempersulit, bukan yang menunggu viral dulu baru bergerak. Itu standar baru yang harus dipahami seluruh jajaran,” ujar Rahmad.
Ia menambahkan, reformasi Polri tidak boleh berhenti pada level pimpinan pusat. Implementasinya harus sampai ke polres, polsek, hingga Bhabinkamtibmas di lapangan.
“Perubahan harus menyentuh akar. Rakyat ingin merasakan langsung perbedaan itu dalam pelayanan, keamanan, dan penegakan hukum yang adil,” tegasnya.
Rahmad Sukendar juga mendesak Kapolri untuk lebih tegas menindak anggota yang melanggar aturan, terutama terkait perilaku tidak profesional, pungli, atau penyimpangan etika.
“Kalau ada anggota yang merusak citra Polri, jangan ragu tindak tegas. Jangan biarkan segelintir oknum mengorbankan reputasi seluruh institusi,” tegasnya.
Dengan tekanan publik yang semakin tinggi dan tuntutan profesionalisme yang makin besar, Rahmad Sukendar menilai pertemuan akbar Kapolri dan seluruh Kasatwil harus menghasilkan langkah konkret demi memperbaiki wajah Polri.
“Ini momentum penting. Jangan disia-siakan. Reformasi Polri harus nyata, bukan hanya retorika,” tutupnya.
