BINTAN — Perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini tidak hanya diisi dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih. Di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, momen 17 Agustus dimaknai dengan peluncuran program layanan kesehatan bernama PETA CKG MERDEKA.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, secara resmi meluncurkan inovasi tersebut pada Senin (17/8/2026) di Gedung Tanjak, Kijang Kota. PETA CKG MERDEKA merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu dan Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis yang Mudah, Dekat, Cepat, dan Berkelanjutan.
Menurut Roby, program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Bintan yang sehat. “Hari ini kita launching PETA CKG MERDEKA, ini komitmen bahwa setiap masyarakat harus merdeka mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah,” ujarnya.
Ia menegaskan, layanan ini tidak sekadar memberikan akses pemeriksaan gratis. Hasil dari pemeriksaan akan terintegrasi dalam sistem pemantauan berkelanjutan. Dengan begitu, setiap warga tidak hanya diperiksa, tetapi juga mendapatkan tindak lanjut medis dan pendampingan secara rutin.
Bintan sendiri bukanlah daerah baru dalam prestasi kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program Cek Kesehatan Gratis di Bintan berhasil meraih peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Riau. Tahun ini, kabupaten itu juga mendapatkan penghargaan Terbaik III dalam kategori akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.
Yang membedakan program ini adalah perluasan sasaran. Jika selama ini posyandu lebih fokus pada ibu hamil dan balita, maka melalui PETA CKG MERDEKA, layanan menyasar seluruh siklus hidup. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.
“Bahkan di Posyandu yang jadi garda terdepan, sasarannya tidak lagi hanya ibu hamil dan bayi. Akan tetapi seluruh siklus hidup. Akan selalu ada Cek Kesehatan Gratis di sana,” pungkas Roby.
Dengan langkah ini, pemerintah Kabupaten Bintan ingin memastikan bahwa kata “merdeka” tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan.
