Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kepri 2027 sebesar Rp4.229.356. Besaran tersebut naik 9,02 persen atau Rp349.836 dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mengesahkan angka yang sebelumnya diusulkan Dewan Pengupahan.
Baca: UMP Kepri 2027 Diusulkan Bertambah Rp349 Ribu, Jadi Rp4,22 Juta
Penetapan UMP Kepri 2027 tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.
Dengan keputusan tersebut, UMP Kepri mengalami kenaikan dari Rp3.879.520 pada 2026 menjadi Rp4.229.356 pada 2027.
Selain UMP, Gubernur Ansar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar Rp4.253.968.
Nilai UMSP tersebut naik Rp351.872 atau 9,02 persen dibandingkan tahun 2026 sebesar Rp3.902.096.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menjelaskan bahwa penetapan kedua jenis upah minimum tersebut telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.
Pembahasan UMP Kepri 2027 Berlangsung Alot
Sebelum ditetapkan gubernur, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri menggelar rapat pleno di Batam pada 19 November 2026.
Pembahasan rekomendasi UMP dan UMSP tersebut berlangsung cukup alot, bahkan rapat sempat beberapa kali diskors karena adanya perbedaan usulan antara unsur pekerja dan pengusaha.
Dalam rapat itu, unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa sebesar 1,0 dengan mempertimbangkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kepri yang mencapai Rp5.977.587 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha yang masih menghadapi dinamika global.
Setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan masukan pemerintah serta akademisi, kedua pihak akhirnya menyepakati indeks alfa sebesar 0,75.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar rekomendasi besaran UMP dan UMSP Kepri 2027 kepada gubernur.
UMSP Kepri 2027 Mencakup 13 Sektor
Selain menetapkan besaran upah minimum, Pemerintah Provinsi Kepri juga memperluas cakupan sektor usaha yang masuk dalam ketentuan UMSP.
Pada 2027, UMSP Kepri ditetapkan untuk 13 sektor, bertambah dari 11 sektor pada tahun sebelumnya.
Sektor-sektor tersebut mencakup sejumlah industri kimia dasar, industri kapal dan perahu, peralatan kapal, jasa reparasi kapal dan bangunan terapung, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam cair, pengusahaan tenaga panas bumi, industri fabrikasi baja untuk konstruksi berat, hingga pembangkitan tenaga listrik.
Seluruh sektor yang tercakup dalam ketentuan tersebut ditetapkan memiliki UMSP sebesar Rp4.253.968.
Diky menyebutkan, kebijakan upah minimum 2027 diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam pelaksanaan pengupahan di Kepulauan Riau.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutup Diky.
Pemerintah Provinsi Kepri juga meminta seluruh pihak menghormati dan mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
Sebelumnya diberitakan bahwa indeks alfa yang disepakati untuk penghitungan upah minimum 2027 sebesar 0,75. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menggunakan indeks alfa 0,7.
Adapun proses penetapan upah minimum tahun 2027 dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Penetapan UMP Kepri 2027 dijadwalkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP paling lambat 25 November 2026. Kedua ketentuan upah minimum tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dasar Penghitungan Upah Minimum
Dalam regulasi pengupahan nasional, pemerintah telah mengatur penggunaan indeks tertentu atau alfa sebagai salah satu variabel dalam formula penyesuaian upah minimum.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Peraturan itu juga mengatur keterlibatan dewan pengupahan daerah serta ketentuan mengenai upah minimum sektoral.

