UMP Kepri 2027 Diusulkan Bertambah Rp349 Ribu, Jadi Rp4,22 Juta

Pekerja di Kepulauan Riau berpeluang mendapatkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar Rp349.836 pada 2027. Dewan Pengupahan mengusulkan UMP Kepri naik dari Rp3.879.520 menjadi Rp4.229.356 atau meningkat 9,02 persen.

Besaran tersebut tercantum dalam infografis usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepri 2027 yang dipublikasikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau.

ADVERTISEMENT

Selain UMP, Dewan Pengupahan juga mengusulkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepri 2027 sebesar 9,02 persen.

UMSP Kepri diusulkan menjadi Rp4.253.968, naik Rp351.872 dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.902.096.

Dengan besaran tersebut, nilai UMSP Kepri 2027 yang diusulkan lebih tinggi Rp24.612 dibandingkan UMP.

Dalam infografis itu juga disebutkan bahwa indeks alfa yang disepakati untuk penghitungan upah minimum 2027 sebesar 0,75. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menggunakan indeks alfa 0,7.

Sementara itu, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dijadwalkan berlangsung pada November 2026.

Penetapan UMP Kepri 2027 dijadwalkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP paling lambat 25 November 2026.

Kedua ketentuan upah minimum tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, angka UMP dan UMSP yang diumumkan Disnakertrans Kepri masih merupakan usulan Dewan Pengupahan, bukan besaran upah minimum yang telah ditetapkan secara final oleh pemerintah provinsi.

Dengan demikian, pekerja dan pengusaha masih perlu menunggu keputusan resmi mengenai besaran upah minimum yang akan diberlakukan pada 2027.

20261120 225201 001
Usulan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 Dewan Pengupahan

Dasar Penghitungan Upah Minimum

Dalam regulasi pengupahan nasional, pemerintah telah mengatur penggunaan indeks tertentu atau alfa sebagai salah satu variabel dalam formula penyesuaian upah minimum.

ADVERTISEMENT

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan itu juga mengatur keterlibatan dewan pengupahan daerah serta ketentuan mengenai upah minimum sektoral.


Penulis: | Editor: Redaksi


Share This Article