Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau membeberkan sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri hingga 2023 mendatang.
BI Kepri menyebut, saat ini pertumbuhan ekonomi di bumi segantang lada ini memang mengalami perbaikan. Di mana secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022 tercatat pertumbuhan sebesar 4,63 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan kumulatif pada periode yang sama tahun 2021 lalu yang hanya sebesar 2,79 persen.
Menurut Kepala BI perwakilan Provinsi Kepri Musni Hardi K. Atmaja melalui Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Kepri, Adidoyo Prakoso, Hal itu seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pemulihan ekonomi secara global.
“Dari sisi pengeluaran, perbaikan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor dan konsumsi rumah tangga seiring pelonggaran mobilitas masyarakat yang diikuti peningkatan kunjungan jumlah wisatawan domestik maupun asing,” ungkapnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Ballroom Radisson Hotel Batam, Rabu (30/11).
Dari sana perekonomian Kepri untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh lebih dari 4,1 persen, lebih baik dari tahun sebelumnya 3,43 persen.
Ia pun optimis kondisi baik ini akan berlanjut, meskipun dihadapkan risiko dari imbas perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China dan kebijakan zero case COVID-19 di Tiongkok yang memicu gangguan rantai pasok global.
“Optimisme terhadap pemulihan ekonomi Provinsi Kepri diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2023,” ujarnya.
Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendongkrak ekonomi Kepri menurut BI di antaranya seperti menurunkan tingkat pengangguran dengan memperkuat link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Program pendidikan vokasi maupun keberadaan balai latihan kerja perlu terus diperkuat dengan menyediakan sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan.
“Kemudian mendorong program hilirisasi komoditas unggulan berbasis Sumber Daya Alam di Kepulauan Riau sekaligus meningkatkan keterkaitan antar sektor ekonomi dan nilai tambah produk yang dihasilkan,” bebernya.
Selain itu, perlu meningkatkan kapasitas dan memperkuat kelembagaan petani, nelayan dan UMKM serta mendorong kemitraan dengan industri dan digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pemasaran dan pembiayaan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Langkah lain yakni deng mengoptimalkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus dan status Free Trade Zone sebagai keunggulan komparatif Kepri dalam menarik investasi.
“Di tengah gejolak global, mari kita perkuat sinergi dan inovasi yang kuat untuk mengendalikan inflasi dengan koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, KSSK, dan semua pihak,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Asisten Administrasi umum Provinsi Kepri, Misbardi, mengeklaim ekonomi di Kepri dapat terjaga dengan baik dengan koordinasi bersama dalam menjaga stabilitas harga.
“Kerjasama antar daerah, baik di dalam maupun dengan daerah di luar Kepri yang telah terjalin perlu terus diperkuat dengan mendorong terlaksananya transaksi perdagangan antar daerah,” kata dia.
Ia pun menilai penting memperkuat sinergitas antar instansi dalam TPID. Bisa melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
