Batam – Pemerintah Kota Batam tak main-main membenahi tata kelola perparkiran. Selain ingin parkir lebih tertib dan profesional, sektor ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah. Untuk itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra terbang ke Bali, mempelajari sistem pengelolaan parkir yang diterapkan Pemerintah Kota Denpasar.
Kunjungan kerja itu berlangsung di Kantor Wali Kota Denpasar, Jumat (13/11/2026). Rombongan Pemko Batam ikut didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama jajaran.
Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah bertukar informasi soal penyelenggaraan perparkiran. Mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pola kemitraan, hingga mekanisme pengelolaan.
Yang paling menyita perhatian Amsakar adalah model pengelolaan parkir di Denpasar yang melibatkan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma. Menurut dia, pengalaman Denpasar bisa jadi bahan pembelajaran bagi Batam untuk mencari pola pengelolaan yang lebih efektif dan terukur.
“Yang menarik adalah pengelolaannya melalui Perumda. Ini yang coba kami pelajari dari Denpasar dan akan kita pelajari lebih lanjut sesuai kondisi Batam,” ujar Amsakar.
Ia menilai, pembenahan perparkiran tak cukup hanya mengandalkan pengaturan di lapangan. Dukungan regulasi, kejelasan kelembagaan, sistem pengawasan, serta pola kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi faktor penting agar pengelolaan berjalan optimal.
Di Batam sendiri, penataan perparkiran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui rencana penerapan sistem parkir berlangganan. Program itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan parkir yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola dan potensi pendapatan daerah. Karena itu, Pemko Batam merasa perlu mempelajari berbagai alternatif pengelolaan, termasuk model kelembagaan yang diterapkan Denpasar.
Selain melalui Perumda, keterlibatan desa adat juga menjadi hal yang dipelajari rombongan Pemko Batam. Kolaborasi itu menjadi karakteristik tersendiri dalam sistem perparkiran di Denpasar.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan, keterlibatan desa adat dalam pengelolaan parkir dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Perumda. “Untuk mekanisme dengan desa adat melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Perumda,” jelasnya.
Melalui kunjungan itu, Amsakar berharap Pemko Batam mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan parkir yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.
Sebagai tindak lanjut, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar dan Dinas Perhubungan Kota Batam diharapkan memperkuat komunikasi serta koordinasi untuk mendalami berbagai aspek teknis pengelolaan perparkiran.
Amsakar menegaskan, Pemko Batam terbuka mempelajari praktik baik dari daerah lain selama memberi manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pembenahan bertahap, Pemko Batam berharap sistem perparkiran ke depan semakin tertib, transparan, dan profesional. Masyarakat pun mendapat pelayanan lebih baik, sementara potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal.
