TANJUNGPINANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau kembali menyoroti tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selain menemukan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, BPK juga mencatat adanya pertanggungjawaban belanja sewa yang belum didukung dokumen secara lengkap.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemeriksaannya, BPK mencatat terdapat belanja sewa di Sekretariat DPRD Kepri yang belum didukung bukti pertanggungjawaban secara memadai, meliputi belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebesar Rp98.000.000, belanja sewa alat angkutan bermotor udara lainnya sebesar Rp563.960.940,83, serta belanja sewa hotel sebesar Rp457.913.602.
Laporan BPK menjelaskan, dokumen yang tersedia umumnya hanya berupa nota dinas pengajuan sewa, surat pesanan, berita acara serah terima (BAST), invoice, nota dinas penagihan, bukti pembayaran, e-ticket pesawat maupun invoice hotel atau agen perjalanan.
Namun, sejumlah dokumen penting yang seharusnya menjadi dasar pertanggungjawaban tidak tersedia, seperti surat undangan, surat tugas, dokumen perjalanan dinas yang telah disahkan pejabat berwenang, hingga laporan kegiatan.
Berdasarkan keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengajuan belanja sewa pada umumnya dilakukan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp antara PPK dan PPTK tanpa didahului surat permohonan resmi dari pihak luar maupun surat undangan. Selain itu, PPK dan PPTK juga tidak memperoleh kelengkapan dokumen resmi berupa surat tugas dan surat perjalanan dinas.
BPK juga menemukan belum adanya pedoman khusus di Sekretariat DPRD Kepri yang mengatur tata cara pertanggungjawaban belanja sewa.
“Pada Sekretariat DPRD diketahui belum terdapat pedoman yang mengatur tentang tata cara pertanggungjawaban belanja sewa pada subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD,” tulis BPK dalam LHP.
Akibatnya, BPK menilai dokumen yang tersedia belum cukup membuktikan bahwa penggunaan anggaran tersebut benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban belanja sewa belum didukung bukti yang lengkap. Dokumen yang tersedia hanya membuktikan aspek formal pembayaran kepada penyedia, tetapi belum membuktikan keabsahan materiil penggunaan belanja, yaitu keterkaitan belanja dengan tujuan kegiatan/subkegiatan, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta manfaat kedinasan yang diperoleh,” tulis BPK.
Atas kondisi tersebut, BPK menyatakan praktik administrasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki sistem administrasi dan pertanggungjawaban belanja, sehingga setiap penggunaan anggaran daerah tidak hanya memenuhi aspek formal pembayaran, tetapi juga didukung dokumen yang lengkap sebagai bukti keabsahan penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
