Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad membuka secara resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 di Hotel Ibis Style Nagoya, Batam, Rabu (2/3).
Dalam sambutannya yang disampaikan melalui tapping video, Gubernur Ansar menekankan pada menjaga eksistensi keberagaman.
“Semoga acara ini dapat memberikan manfaat demi menjamin eksistensi keberagaman di Negeri tercinta, khususnya Kepulauan Riau ini, sebagai bonus demografi yang dapat kita gunakan sebagai kekuatan untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik,” ujarnya.
Ansar menceritakan, awal mulanya Kepulauan Riau ini merupakan wilayah yang didiami oleh orang Melayu, tetapi karena masyarakat Kepri sangat terbuka dan merupakan wilayah perdagangan sejak zaman kerjaan Riau-Lingga sehingga banyak suku bangsa yang menetap disini.
Dari sana sehingga tercipta masyarakat Kepri yang sangat heterogen dengan berbagai agama, suku etnis dan berbagai status sosial dan ekonomi. Menurutnya, dengan keberagaman yang ada masyarakat tetap hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk menjaga toleransi, harmonisasi, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui langkah-langkah terpadu dan sinergis antara instansi, lembaga pemerintah daerah, dengan instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain elemen kemasyarakatan,” harapnya.
Kerukunan umat beragama menurut Ansar adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehiduoan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
“Pembinaan kehidupan kerukunan beragama di Kepri dapat dikategorikan baik hal ini dapat dilihat, jika dilihat dari indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 masuk 10 besar NAsional dari 34 Provinsi di Indonesia dengan skor 75,5 dan masih berada diatas skor nasional yaitu 72,73,” jelasnya.
Pencapaian tersebut, lanjutnya, tidak lepas dari peran Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota, Forkompinda dan elemen masyarakat yang hidup dalam berbagai forum sebagai mitra yang membantu kesbangpol dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai Forum kemasayarakatan antara lain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beraga (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKP), Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan elemen masyaraat lainnya yang ikut membantu Pemerintah menjaga kerukunan di Kepulauan Riau,” pungkasnya.
Hadir dalam acara bertemakan “Sinkronisasi Sinergitas Program Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Provinsi Kepulauan Riau dan rencana Kerja Kementerian dan Lembaga” ini Sekretaris Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Imran, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Taba Iskandar, Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Lamidi, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan FKUB, FKDM, FKPT dan FKP.
