Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini dikabarkan telah masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dalam APBN 2023 mendatang.
Kabar baik ini diungkapkan Anggota komisi V DPR RI fraksi Golkar dari dapil Kepri, Cen Sui Lan, belum lama ini.
Cen Sui Lan menyampaikan, pembangunan salah satu jembatan terbesar di Indonesia ini merupakan bagian komitmennya dan seluruh anggota serta pimpinan di Komisi V untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Pihaknya pun sudah menggekar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR beberapa waktu lalu terkait tindak lanjut jembatan tersebut.
Baca Juga
“Kita upayakan untuk mempercepat realisasi proyek pembangunan jalan dan Jembatan Batam-Bintan,” ujar Cen.
Dari sana, lanjutnya, berdasarkan surat resmi Kementerian PUPR, disampaikan bahwa program ini sudah masuk dalam rencana prioritas pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN) dan greenbook APBN.
Selain itu, pogram pembangunan jalan dan Jembatan Batam-Bintan yang dianggarkan Rp 18,2 triliun itu juga sedang dalam proses penyelesaian Final Business Case (FBC).
“Rencana panjang jalan dan Jembatan Batam-Bintan ini 14,74 kilometer, dengan total nilai konstruksi sebesar Rp 13,123 triliun, dengan nilai investasi sebesar Rp 18,27 triliun,” paparnya.
Di rincikannya, pembangunan ini terdiri dari dukungan pemerintah sebesar Rp 3,34 triliun bersumber dana PHLN dan telah masuk dalam greenbook dan porsi KPBU dengan nilai konstruksi sebesar Rp 9,78 triliun dengan nilai investasi sebesar Rp 13,85 triliun.
“Skema pengembalian investasi proyek KPBU jembatan Batam-Bintan ini menggunakan skema User Charge dengan masa konsesi selama 50 tahun, 3 tahun masa konstruksi dan 47 tahun masa operation dan maintenance,” sambung Cen.
Politisi wanita dari Partai Golkar ini menambahkan, proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) direncanakan dimulai pada kuartal kedua, tahun 2022. Sedangkan untuk proses lainnya, ditargetkan selesai Maret 2022 ini.
Sementara penyiapan status MoU Kementerian PUPR dengan Pemprov Kepri itu difinalisasi dan siap ditandatangani pada Maret 2022 ini.
“Kami akan kawal terus dari Komisi V DPR RI untuk pelaksanaan proyek besar ini. Karena ini sudah masuk greenbook APBN, tahun 2023 sudah dilakukan pembangunan konstruksi,” ucapnya.
Cen meminta, gubernur Kepri untuk segera menuntaskan segala kendala lahan dalam proyek Jembatan Babin tersebut.
“Ruas jalan dan jembatan di Batam belum dituntaskan pak Gubernur dan juga ruas yang ada di Kabupaten Bintan belum juga tuntas. Tolong dituntaskan, karena ini menggunakan dana pinjaman luar negeri dan sistem KPBU, lahan harus clean dan clear, itu tugas pak Gubernur Ansar, tolong dibereskan. Kalau dana APBN biar Kementerian PUPR dan saya yang mengurusnya,” demikian Cen.
