Gelombang desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) semakin mengeras. Desakan ini dipicu oleh kegagalan aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan menewaskan seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan barikade.
Tragedi tersebut dinilai sebagai bukti nyata kegagalan kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi rakyat.
Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmat Sukendar, menyatakan bahwa Kapolri dinilai tidak lagi layak memimpin institusi kepolisian pasca peristiwa memalukan itu.
“Kapolri jelas gagal total. Aparat tidak mampu mengendalikan situasi, malah rakyat yang jadi korban. Presiden Prabowo jangan ragu, segera copot Kapolri agar marwah institusi dan kepercayaan publik bisa diselamatkan,” tegas Rahmat pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Akar Masalah: Ekonomi dan Kesenjangan Sosial
Rahmat menambahkan bahwa unjuk rasa yang berujung anarkis berakar dari kondisi ekonomi rakyat yang semakin terhimpit. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang meroket dan penghasilan yang stagnan berbanding terbalik dengan gaya hidup mewah yang dipertontonkan sebagian pejabat di tengah penderitaan rakyat.
“Rakyat lapar, pejabat berjoget ria. Ini tamparan keras bagi bangsa. Sentimen sosial jangan diremehkan. Bila api kemarahan rakyat dibiarkan, gejolak lebih besar bisa meledak kapan saja,” ujarnya.
Tiga Langkah Darurat yang Dituntut
Rahmat menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR wajib segera mengambil langkah nyata, bukan hanya retorika politik. Ia merinci tiga langkah darurat yang mendesak untuk dilakukan:
- Mengendalikan harga kebutuhan pokok agar daya beli rakyat tidak ambruk.
- Menyalurkan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil yang benar-benar terdampak.
- Menunjukkan keteladanan pejabat dengan hidup sederhana, bukan mempertontonkan hedonisme.
“Rakyat sudah muak dengan janji manis. Yang mereka tunggu adalah solusi nyata. Bila Presiden tidak segera bertindak, bukan hanya Kapolri yang kehilangan legitimasi, tapi juga pemerintah bisa kehilangan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.
