Komisi 1 DPRD Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pengusaha rokok, PTSP, BP Batam dan Bea Cukai pada Senin (13/6).
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Batam Safari Ramadhan, menyebutkan jika kini perusahaan rokok mulai berjemur di Batam. Dari situ, ia menilai banyak kejanggalan terkait perizinan perusahan-perusahaan tersebut.
“Kita sudah tahu rokok ilegal alias tanpa pita cukai kian beredar di Batam. Ini merugikan negara, dan sisi pengusaha juga,” kata Safari pada kepripedia, Selasa (14/6).
Dalam RDP kemarin itu, Safari juga sempat berujar jika kebanyakan perusahaan rokok memproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Namun justru saat ini bertaburan di kota Batam dengan berbagai macam merek.
“Inilah kita pertanyaan pengawasan dari sisi izin dari Bea Cukai dan DPMPTSP dan BP Batam,” kata dia.
Menurut dia, pendapatan daerah dari hasil rokok pertahunnya hanya Rp 79 juta. Beda jauh dengan daerah lain yang pendapatannya sangat besar dari sektor rokok saja.
“Ke depan kita akan melanjutkan rapat ini untuk menggali lebih jauh kenapa kian beredar rokok tanpa pita cukai di Batam,” tegas dia.
Sementara itu dari pengakuan sejumlah pengusaha, lanjut Safari, mereka menyebut telah mengantongi segala perizinan pita cukai.
“Rokok yang dimiliki telah mengantongi izin dan jika yang beredar di masyarakat kami tidak tahu mungkin mereka meniru,” ujar Safari menirukan salah satu poin RDP.