Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong serapan anggaran bantuan sosial dan gaji pada triwulan I APBD Kepri 2022. Hal tersebut bertujuan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Kepri.
“Mari kita dorong mana yang dapat dipercepat sejauh cashflow memungkinkan. Jangan terlalu kecil karena nanti presedennya menjadi tidak baik. Dinas-dinas yang ada pagu anggaran untuk bantuan ke masyarakat agar digesa,” ujarnya saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD 2022 bersama OPD Pemprov Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (21/2).
Ansar menekankan, seluruh OPD agar dapat merealisasikan minimal 25 persen di setiap triwulan. Hal itu merujuk arahan Mendagri terkait percepatan realisasi anggaran.
“Di triwulan 1 ini masih dalam proses persiapan namun saya harap serapan dapat lebih baik daripada triwulan 1 tahun lalu. Saya yakin Presiden Jokowi di akhir triwulan 1 ini akan kembali menyorot capaian masing-masing provinsi,” ungkap Gubernur.
Ia menambahkan, capaian serapan anggaran Pemprov Kepri pada tahun 2021 mencapai angka 94 persen dan menduduki peringkat 4 nasional. Oleh karena itu, Gubernur Ansar berterima kasih atas kinerja tahun lalu meskipun sempat kewalahan mencapai realisasi tersebut.
“Saat itu kita sempat kesulitan karena ada beberapa hal seperti penyesuaian Perkada, penyesuaian SIPD, penataan instrumen. Di tahun ini, dengan adanya restrukturisasi dan persiapan yang lebih baik, saya kira capaian tahun ini harus lebih baik,” ujar Gubernur Ansar.
Untuk diketahui, berdasarkan Laporan Biro Perekonomian dan Pembangunan, hingga 18 Februari 2022, rekapitulasi pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain yang sah sudah terealisasi sebesar Rp 249 miliar atau 7,17 persen dari target sebesar Rp 3,480 triliun.
Sedangkan, rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer sudah terealisasi sebesar Rp 69,5 miliar atau 1,80 persen dari target sebesar Rp 3,870 triliun.
