Hari jadi berdirinya Karimun resmi ditetapkan pada tanggal 1 Mei. Hal itu telag disahkan dalam rapat Paripurna Penetapan Hari Jadi Karimun di DPRD Karimun, Selasa (25/6).
Fakta sejarah ini didapat melalui kajian secara yuridis dan historis maupun dielaborasi dengan silang pendapat berbagai pihak.
Dari bukti kearsipan nasional, didapati fakta bahwa pada 1 Mei tahun 1828 ditemukan bukti penunjukan oleh yang dipertuan Muda Raja Jafar kepada Raja Abdul Rahman sebagai wakil daripada Kerajaan Riau-Lingga di pulau Karimun Darussalam yang kini lebih dikenal dengan ‘Karimun’.
Berdasarkan kajian yang diusulkan sejumlah Ormas dan OKP di Karimun yang tergabung dalam Aliansi Boedak Balai Bersatu pada tahun 2022 itu, Kajian terus dilakukan melalui Pansus Penetapan hari jadi Karimun di DPRD.
Baca Juga
“Lebih kurang sudah dua tahun kita membedah sejarah Karimun ini setelah Aliansi Budak Balai Bersatu datang kepada kami mengusulkan untuk melihat lebih dalam mengapa Karimun ini umurnya baru 20 tahun lebih,” ungkap Ketua Pansus Penetapan Hari Jadi Karimun, Sulfanow Putra, Selasa (25/6).
Usulan itu kemudian disampaikan agar dilakukan pengkajian lebih dalam tentang awal mula berdirinya Karimun pada masa kerajaan Riau-Lingga hampir 2 abad silam.
Sebagai tindak lanjut dari usulan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karimun melaksanakan dua tahap seminar bedah sejarah Penabdiran Karimun pada 29 Januari 2022 dan pendalaman materi substansi pada 2 Oktober 2022.
“Dalam prosesnya kami meminta kepada pengusul dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat seminar dan telah dilaksanakan,” kata Putra.
Sehingga, kata dia, secara yuridis penetapan hari jadi Karimun tersebut sudah memenuhi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun.
“Ini cukup lama karena ada beberapa perdebatan yang dilalui, hingga membuahkan hasil untuk kita tetapkan menjadi Perda,” jelasnya.
Pada Perda tersebut mengatur tentang Penetapan Hari Jadi Karimun yang genap berusia 197 tahun. Sementara, tindak lanjut pada hari perayaan hari jadi Karimun selanjutnya akan tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Karimun.
“Untuk perayaan-perayaan akan dituangkan dalam Perbu, Perda mengatur hari jadinya saja. Ada juga beberapa rekomendasi yang telah kami sampaikan sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi. Misalnya Kenduri Masal agar tidak terpaut di pulau Karimun saja, tapi bergantian untuk pulau lainnya di Karimun,” terang politisi PDIP tersebut.
