Hoaks seakan menjadi mainan di momen pemilihan umum. Hal ini tidak saja terjadi pada 2024 ini melainkan sudah ramai sejak pemilu-pemilu sebelumnya seperti di 2014 dan juga 2019 yang kian marak.
Baik itu pada pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden, dan juga pemilihan kepala daerah. Mulai dari yang dapat merugikan para calon, partai politik, dan bahkan berdampak pada golput alias tidak memilih hingga perpecahan di masyarakat.
Hoaks tak hanya muncul di masa-masa kontestasi, seperti tahapan pendaftaran, kampanye dan masa tenang saja. Melainkan juga pada pasca hari pencoblosan.
Baca Juga
Mengutip dari tempo.co, pada pemilu 2019, tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaporkan bahwa terjadi peningkatan hoaks pasca pemungutan suara.
Tim siber Polri bahkan menemukan jumlah akun di media sosial dengan kontenย hoaxย dan provokasi meningkat sampai 40 persen.
Lalu data Kementerian Kominfo berdasarkan mesin AIS-nya mendeteksi ada 64 konten hoaks yang beredar luas selama 3 hari berturut-turut pasca hari pencoblosan 17 April 2019 lalu.
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Laporan Kepemiluan yang dilakukan oleh tim peneliti dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Tengah berjudul Serangan Hoaks terhadap KPU pada Pemilu 2019. Yang menghimpun bahwa terjadi peningkatan sebaran hoaks pasca pencoblosan yang diduga menyerang penyelenggara pemilu khususnya KPU.
Berikut beberapa contoh hoaks pasca pencoblosan pada Pemilu 2019 yang dapat diwaspadai dan berpotensi kembali muncul di Pemilu 2024 ini.
Pertama, hoaks hasil perhitungan dari sumber yang berbeda.
Pada 2019 hoaks yang sempat beredar yakni konten yang menarasikan tentang data C1 setiap TPS yang dikumpulkan Mabes TNI dari yang didokumentasikan seluruh babinsa koramil memenangkan paslon 02 hingga 60 persen. Nyatanya, tidak benar informasi tersebut.
Kedua, hoaks penetapan hasil pemilu Pilpres tidak sah.
Sempat pula beredar narasi yang menyebutkan bahwaย penetapan hasil pemilu dan pilpres 2019 pada 21 Mei 2019 dini hari tidak sah. Informasi ini beredar di media sosial dengan menyertakan beberapa alasan.ย Nyatanya kabar ini adalah tidak benar alias hoaks. Penetaoan itu tetap sah.
Ketiga, hoax mengenai kecurangan pada perhitungan hasil pemilu oleh penyelenggara.
Pada fase penetapan hasil di 2019, beredar kabar bahwa KPU telah mengubah persentase suara. Dinarasikan bahwa KPU mengumumkan hasil pemilu tengah malam yang syarat akan kecurangan. Dimana perolehan suara paslon tertentu lebih tinggi. Namun persentase yang diumumkan oleh KPU sudah diubah untuk memenangkan paslon lainnya.
Hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Termasuk dalam gugatan di mahkamah konstitusi. Hoaks ini menggiring opini terjadinya kecurangan pada pemilu 2019.
Keempat, Petugas KPPS Diracun demi memenangkan paslon
Insiden meninggalnya petugas penyelenggara atau KPPS pada pemilu 2019 karena diracun sempat merebak di media sosial.
Memang, pasca pemungutan suara di pemilu 2019 banyak petugas KPPS yang gugur karena kelelahan. Pasalnya tahun itu pertama kali pemilu serentak yakni langsung pencoblosan 5 surat suara. Namun banyak yang sangsi atas meninggalnya petugas KPPS dengan alasan kelelahan. Dinarasikan bahwa mereka memang sengaja diracun.
Nyatanya itu belum terbukti. Kemudian sejumlah keluarga korban memastikan bahwa kabar itu hoaks. Mengingat petugas yang meninggal memang memiliki riwayat sakitnya masing-masing.
Masih banyak beberapa hoaks lain yang muncul pasca hari pencoblosan. Menurut penelitian dari KPU Jawa Tengah hoaks pasca pemungutan suara ini dapat menambah panasnya kondisi politik pasca pemilu atau membuat tak kondusif. Ditambah lagi potensi terjadinya konflik hingga perpecahan di masyarakat akibat hoaks.
Karenanya, masyarakat diimbau untuk lebih teliti sebelum membagikan sebuah informasi dengan mengecek fakta dan kebenarannya atau menunggu kejelasan informasi tersebut.
