Menu

Mode Gelap

Nasional · 17 Jan 2022 14:48 WIB ·

Heboh NFT, Kemendagri Ingatkan Bahaya Unggah Swafoto KTP Elektronik


 Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa Perbesar

Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan waspada mengunggah swafoto bersama dengan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el.

Terlebih saat ini tengah hebohnya bisnis digital Non-Fungible Token (NFT). Dimana, banyak masyarakat menguggah foto bersama KTP.

Dalan keterangan resminya, Zudan mengingatkan penjualan dan pengunggahan foto dokumen kependudukan tersebut sangat rentan terhadap tindak kejahatan.

“Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP-el di sampingnya itu sangat rentan dengan adanya tindakan fraud atau penipuan atau kejahatan oleh ‘pemulung data’,” ujarnya.

ADVERTISEMENT
advertisement

Zudan menyebutkan, mengunggah foto dokumen kependudukan berisi informasi data diri tersebut, dapat dengan mudah digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab.

“Karena data kependudukan itu dapat dijual kembali di pasar underground atau digunakan dalam transaksi ekonomi online, misalnya seperti pinjol (pinjaman online),” tambahnya.

ADVERTISEMENT

Oleh karena itu, Zudan mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih pihak-pihak yang dapat dipercaya dalam memberikan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan berisi informasi diri.

“Oleh karena itu, pentingnya edukasi kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah menampilkan data diri dan pribadi di media online apa pun, (edukasi) itu sangat perlu dilakukan,” ujarnya.

Selain itu, Zudan mengimbau kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan mendistribusikan dokumen kependudukan, termasuk diri sendiri akan dikenai ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

ADVERTISEMENT

“Hal ini diamanatkan dalam Pasal 96 dan Pasal 96a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” ujar Zudan.

Untuk diketahui, NFT merupakan produk digital yang dapat dijual dan dibeli menggunakan teknologi blockchain. 

Sementara blokchain adalah teknologi yang mendasari perkembangan mata uang kripto seperti bitcoin, ethereum, atau bentuk aset kripto lain.

ADVERTISEMENT

NFT memiliki fungsi seperti sertifikat digital yang menunjukkan kepemilikan atau otoritas terhadap suatu karya seni.

NFT dapat diperjualbelikan di pasar daring atau market place OpenSea, yang pertama kali didirikan oleh Devin Finzer dan Alex Atallah pada Maret 2020.

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 158 kali

Berita ini dikutip dari infopublik.id

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

LKLH Temui Dirjen Kemen LHK, Bahas Pengawasan dan Pengendalian Isu Lingkungan

20 September 2022 - 09:04 WIB

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra Meninggal Dunia

18 September 2022 - 16:13 WIB

Telkom dan Bappenas Siapkan Sistem Data Katalog Nasional Satu Data

16 September 2022 - 08:23 WIB

Sah! Plt Ketum PPP Serahkan SK Menkumham ke KPU

13 September 2022 - 08:05 WIB

Tarif Ojek Online Naik Mulai 10 September 2022, Ini Daftar Harganya

8 September 2022 - 10:37 WIB

Badan Makanan Singapura Tarik Saus dan Kecap Manis ABC Buatan RI

8 September 2022 - 09:36 WIB

Trending di Nasional
advertisement