Penyaluran dana desa (DD) di Provinsi Kepulauan Riau hingga 30 September 2022 sudah mencapai Rp 168,71 miliar atau sekitar 81 persen. Capaian tersebut sudah sangat baik mengingat total DD wilayah Kepri tahun 2022 sebesar Rp 209,14 miliar untuk 275 desa di lima kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Misni, menyampaikan penyaluran DD di wilayahnya sudah cukup tinggi.
Hal itu berkat kerjasama aparatur desa, pemerintah kabupaten, pendamping desa, dan tenaga ahli yang bertugas mendampingi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayahnya.
“Ada lima Penggunaan DD 2022, yakni untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penanganan COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), ketahanan pangan yang skemanya oleh pemerintah pusat,” ungkapnya di Tanjungpinang, Senin (3/10).
Baca Juga
Dari lima kabupaten/kota, dijelaskan Misni, Karimun dan Lingga menjadi daerah yang capaian penyaluran DD-nya paling tinggi. Yakni, Karimun dari pagu DD sebesar Rp 34,08 miliar sudah tersalur Rp 28,93 miliar atau 85 persen. Begitu pula dengan Kabupaten Lingga yang total pagu DD sebesar Rp 58,56 miliar sudah tersalur Rp 49,55 miliar atau 85 persen juga.
Kemudian, pada posisi ke-3 ditempati Natuna dengan capaian 80 persen atau Rp 40,53 persen, dari total pagu DD Rp 50,95 miliar. Kabupaten Bintan sudah tersalur 77 persen atau sebesar Rp 21,70 persen, dari total DD Rp 28,33 miliar. Serta, Kabupaten Anambas tersalur Rp 27,98 miliar atau 75 persen, dari total pagu DD sebesar Rp 37,19 miliar.
“Sejauh ini penyaluran dana desa di seluruh kabupaten/kota sudah sangat baik. Rata-rata semua sudah di atas 70 persen,” sebut Misni.
Misni menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan skema penggunaan DD. Sehingga, aparatur desa tinggal mengikuti alur skema tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Dimana, 40 persen digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 32 persen program prioritas desa, 20 persen ketahanan pangan, dan sisa 8 persen untuk penanganan COVID-19.
Khusus untuk penyaluran BLT di desa diprioritaskan kepada warga desa yang tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dimana setiap warga yang menerima memperoleh BLT sebesar Rp 300 ribu per KK.
“Hal penting yang harus ditekankan adalah pahami peraturan. Jangan sampai program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik menjadi terhambat hanya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada,” tegasnya.
