Sebanyak 12.291 sertifikat tanah diserahkan masyarakat Provinsi Kepuauan Riau di aula Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (14/12).
Sertifikat tersebut masing-masing untuk Kota Batam sejumlah 4.037 bidang, Kota Tanjungpinang sejumlah 911 bidang, Kabupaten Bintan sejumlah 1.500 bidang, Kabupaten Karimun sejumlah 1.812 bidang, Kabupaten Natuna sejumlah 169 bidang, Kabupaten Lingga sejumlah 2.597 bidang dan Kabupaten Kepulauan Anambas sejumlah 1.265 bidang.
Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A. Jalil, yang hadir secara virtual mengimbau masyarakat yang telah menerima sertifikat agar untuk menjaga aset tanahnya dari potensi permasalahan.
“Kembangkan dan rawat tanahnya dengan sebaik-baiknya, kalau tanah dibiarkan dan tidak terawat jadi pihak BPN akan menariknya dan tidak bisa disalahkan. Maka, gunakan tanah ini dengan baik,” kata Menteri Sofyan.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kepri, Askani, menjelaskan Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang memiliki jumlah bidang tanah sekitar 895 ribu atau mendekati 88 persen yang telah terdaftar, sedangkan yang belum terdaftar tinggal 12 persen.
“Semoga pada tahun 2023 Kepri semua bidang tanah sudah terdaftar,” jelas Askani.
Disamping itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kepri juga menuturkan bahwa pihaknya memiliki tugas yang cukup berat yaitu harus mensertifikatkan pulau-pulau terluar. Dimana di Kepri terdapat 22 pulau terluar, dan yang sudah mendapat sertifikat sebanyak 21 pulau.
Di kesempatan itu, Gubernur Ansar mengatakan, secara geografis Provinsi Kepri mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan gugus tugas reforma agraria dalam menata asetnya. Namun, berkat kerja keras Kanwil ATR/BPN Kepri yang berupaya maksimal melakukan penataan askes dan legalisasi aset hal tersebut bisa dituntaskan.
Oleh karena itu, ia sangat berterimakasih atas atensi Menteri ATR/BPN RI beserta jajarannya baik tingkat Kanwil maupun Kantor Pertanahan yang telah menyelesaikan sertifikasi tanah di Provinsi Kepulauan Riau ditahun 2021 ini sebanyak 21.909 bidang.
“Kita sangat mengapresiasi semua kegiatan yang ada di Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan perairan yang menjadi kearifan lokal,” ucap Gubernur Ansar.
