Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah di Batam, Berlaku Mulai 1 Maret

Kebijakan pemerintah terkait Kartu BPJS Kesehatan menjadi syarat utama dalam transaksi jual beli tanah juga akan mulai berlaku aktif di Kota Batam, mulai selasa 1 Maret 2022 mendatang.

Hal ini juga telah dikonfirmasi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, Makmur Siboro. Ia membenarkan bahwa kebijakan ini akan segera diterapkan.

ADVERTISEMENT

“Ya, berlaku efektif 1 Maret. Kita tunggu kolaborasi BPJS Kesehatan, sejauh ini kita telah siap,” ujar Makmur saat dikonfirmasi, Senin (21/2).

Sebagai bentuk kesiapan, kata dia, pihaknya telah meminta pihak BPJS untuk membuat standing banner di BPN dan menugaskan seorang petugas dari BPJS untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman.

“Kita minta BPJS menugaskan satu orang di BPN untuk menjelaskan,” ucap dia.

Dijelaskannya, kebijakan ini bertujuan agar semua pihak dapat tercover jaminan kesehatan.

“Ini yang perlu dan saya kira ini akan berjalan sendiri,” ucap dia.

Sementara itu Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi, juga menyebutkan bahwa pihaknya telah kolaborasi dengan pihak BPN Batam.

“Sudah berkolaborasi dengan BPN kita sudah datang pada pekan lalu,” kata Irfan saat dikonfirmasi secara terpisah.

ADVERTISEMENT

Menurut dia untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, pihaknya juga telah memasang banner dan leaflet yang ditempatkan di kantor BPN Batam.

“Kita sudah tempatkan dan rencana besok Selasa (22/2) kami akan datang kembali ke BPN sosialisasi ke pegawai,” katanya.

Pihaknya berharap, melalui persyaratan ini mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

“Sehingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa ikut terdongkrak,” bebernya.

Terkait permintaan BPN mengutus petugas BPJS di BPN serta sudah berapa banyak warga Batam yang ikut kepesertaan BPJS dan juga menyakinkan semua pihak untuk dapat aktif kartu BPJS. Sayang Irfan belum dapat menyampaikan secara detail.

“Sebentar ya, saya lagi rapat nanti diinfokan lagi,” ucapnya.

ADVERTISEMENT

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat sejumlah administrasi. Kebijakan ini diharapkan mendorong program JKN.

Dalam Inpres tersebut ada sekitar 30-an kementerian atau lembaga yang mendorong sosialisasi JKN sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing.


Penulis: | Editor: Redaksi


Share This Article