Menu

Mode Gelap

Warta · 21 Jan 2022 13:45 WIB ·

Kasus PMI Ilegal Marak, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kepri


 Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging. Foto: Marina/kepripedia.com Perbesar

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging. Foto: Marina/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Tragedi tenggelamnya kapal pembawa imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia beberapa waktu lalu tentunya sangat disesalkan. Kejadian tersebut kini terulang kembali pada Kamis (20/1) dinihari.

Sebanyak 27 Warga Negara Indonesia (WNI) tenggelam di posisi 0,8 mil Teluk Ramuna, Johor. Hal ini membuka mata banyak orang bahwa praktik human trafficking masih marak terjadi di Kepri.

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging, mengatakan jika insiden maraknya aksi penyelundupan ilegal menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah strategis dan taktis dalam hal penanggulangan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu dengan membubarkan segera gugus tugas penanganan PMI dan mengganti dengan yang baru.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Dengan adanya kejadian ini, artinya sindikat TPPO sudah menampar pemerintah. Saya mengusulkan hal ini harus ditangani langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri yang harus menjadi pimpinan gugus tugas,” ujar Uba di kawasan Batam center, Batam pada Kamis (20/1).

Ia mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi praktik-praktik penyimpangan penyelundupan perdagangan manusia dan bisa ditindaklanjuti langsung Panglima TNI dan Kapolri.

ADVERTISEMENT

“Dalam hal ini, Presiden harus mengambil langkah cepat untuk membubarkan gugus tugas yang kami anggap gagal menjalankan amanat sebagaimana yang sudah diberikan oleh Presiden,” ungkap Uba.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar praktik human trafficking yang dilakukan sindikat TPPO ini bisa dieliminir dan dihapus.

“Di sini terlihat ketidakseriusan tim Gusus Tugas, coba kita dibandingkan dengan tim Gugus Tugas COVID-19, yang begitu dahsyat, bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, ini sesuatu yang sifatnya partial justru tidak mampu diatasi oleh pemerintah,” tegas Uba.

ADVERTISEMENT

“Kami memandang perlu ada evaluasi segera dalam waktu singkat dan membubarkan gugus tugas, karena sudah gagal dan tidAk mampu mengatasi ini,” tambah dia.

Uba menambahkan, dengan adanya TNI dan Polri nantinya akan bisa memperkecil penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat.

“Kejadian ini sudah menampar Presiden langsung, Karen kejadian ini sudah tiga kali berturut-turut,” tutupnya.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 13 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Penjelasan RSUD Dabo Soal Tudingan Tolak Rawat Inap Pasien: Sudah Dicek Diarahkan Rawat Jalan

22 Mei 2022 - 21:02 WIB

Cerita Keluarga Pasien Asal Bukit Keliling yang Keluhkan Layanan UGD di RSUD Dabo

22 Mei 2022 - 20:58 WIB

DKPKH Diminta Data Sapi Lokal Guna Penuhi Kebutuhan Rutinitas dan Idul Adha

22 Mei 2022 - 12:56 WIB

Baznas Kepri Himpun Zakat Sebesar Rp 1,016 Miliar Selama Ramadhan

22 Mei 2022 - 12:02 WIB

Terbukti Jadi Korban Skimming, Bank Riau Kepri Bayarkan Kerugian Nasabah di Batam

21 Mei 2022 - 16:56 WIB

Pasca Vonis Apri Sujadi, Pemprov Tunggu Usulan Pengangkatan Bupati Bintan Definitif

21 Mei 2022 - 16:25 WIB

Trending di Warta
advertisement