Menu

Mode Gelap

Warta · 21 Jan 2022 13:45 WIB

Kasus PMI Ilegal Marak, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kepri


					Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging. Foto: Marina/kepripedia.com Perbesar

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging. Foto: Marina/kepripedia.com

Tragedi tenggelamnya kapal pembawa imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia beberapa waktu lalu tentunya sangat disesalkan. Kejadian tersebut kini terulang kembali pada Kamis (20/1) dinihari.

Sebanyak 27 Warga Negara Indonesia (WNI) tenggelam di posisi 0,8 mil Teluk Ramuna, Johor. Hal ini membuka mata banyak orang bahwa praktik human trafficking masih marak terjadi di Kepri.

ADVERTISEMENT

Anggota DPRD Kepulauan Riau, Uba Ingan Sigalingging, mengatakan jika insiden maraknya aksi penyelundupan ilegal menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah strategis dan taktis dalam hal penanggulangan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu dengan membubarkan segera gugus tugas penanganan PMI dan mengganti dengan yang baru.

“Dengan adanya kejadian ini, artinya sindikat TPPO sudah menampar pemerintah. Saya mengusulkan hal ini harus ditangani langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri yang harus menjadi pimpinan gugus tugas,” ujar Uba di kawasan Batam center, Batam pada Kamis (20/1).

Ia mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi praktik-praktik penyimpangan penyelundupan perdagangan manusia dan bisa ditindaklanjuti langsung Panglima TNI dan Kapolri.

“Dalam hal ini, Presiden harus mengambil langkah cepat untuk membubarkan gugus tugas yang kami anggap gagal menjalankan amanat sebagaimana yang sudah diberikan oleh Presiden,” ungkap Uba.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar praktik human trafficking yang dilakukan sindikat TPPO ini bisa dieliminir dan dihapus.

“Di sini terlihat ketidakseriusan tim Gusus Tugas, coba kita dibandingkan dengan tim Gugus Tugas COVID-19, yang begitu dahsyat, bisa diatasi oleh pemerintah. Nah, ini sesuatu yang sifatnya partial justru tidak mampu diatasi oleh pemerintah,” tegas Uba.

ADVERTISEMENT

“Kami memandang perlu ada evaluasi segera dalam waktu singkat dan membubarkan gugus tugas, karena sudah gagal dan tidAk mampu mengatasi ini,” tambah dia.

Uba menambahkan, dengan adanya TNI dan Polri nantinya akan bisa memperkecil penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat.

“Kejadian ini sudah menampar Presiden langsung, Karen kejadian ini sudah tiga kali berturut-turut,” tutupnya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Momentum Idul Adha 1445 H, Lanal TBK Sembelih 4 Ekor Sapi dan 11 Ekor Kambing

18 Juni 2024 - 12:10 WIB

IMG 20240618 115755 11zon

Mahasiswa di Tanjungpinang Unjuk Rasa Tolak Tapera, RUU Penyiaran dan RUU TNI-Polri

15 Juni 2024 - 12:48 WIB

IMG 20240615 WA0038 11zon

Kepri Dapat 2 Ekor Sapi Kurban Sumbangan Presiden RI

14 Juni 2024 - 14:50 WIB

Ilustrasi sapi kurban

KPU Kepri Buka Penerimaan 5.906 Pantarlih, Honor Rp 1 Juta

14 Juni 2024 - 14:45 WIB

IMG 20240614 WA0016 11zon

Roby Ingatkan Jangan Ada Pungli Dalam PPDB SD dan SMP di Bintan

12 Juni 2024 - 15:08 WIB

IMG 20240612 WA0018 11zon

Permudah Akses Perizinan, KKP Asistensi Pemanfaatan Ruang Laut di Karimun

12 Juni 2024 - 15:02 WIB

IMG 20240612 WA0012 11zon
Trending di Warta