Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 17 Jun 2022 09:17 WIB ·

Kata Ahli soal Putusan Hakim Tidak Dijalankan: Belum Ada Dengar, Tidak Patut


 Saksi ahli tergugat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Foto: Khairul S/kepripedia.com Perbesar

Saksi ahli tergugat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Foto: Khairul S/kepripedia.com

ADVERTISEMENT
advertisement

Majelis hakim kembali mengagendakan sidang lanjutan atas gugatan anak dari korban pembunuhan 19 tahun silam melawan para tergugat antara lain Presiden, Kejagung, dan Polri, Jumat (17/6).

Tergugat Presiden dan Kejagung menghadirkan saksi ahli, Abdul Wahid Oscar, yang merupakan mantan badan pengawas Mahkamah Agung.

Abdul memberikan keterangan sesuai keahliannya terkait gugatan PMH yang dilakukan anak pengusaha di Karimun atas sang ayah yang telah menjadi korban pembunuhan pada tahun 2002 silam.

Dalam keteranganya, ia mengaku baru kali pertama menemukan perkara dengan dasar gugatan bahwa tidak dijalankannya putusan hakim dalam kasus yang terjadi pada 19 tahun lalu itu terhadap dua tersangka lain yakni CH dan AF dalam kasus ini.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Saksi ahli tergugat tadi menyatakan selama 40 tahun karirnya belum pernah menemukan perkara seperti ini. Penetapan hakim tidak dijalankan,” ujar kuasa hukum penggugat, Jhon Asron Purba, Kamis (16/6).

Kemudian, ia merespons keterangan ahli di meja persidangan mengenai hal pemenuhan tuntutan terhadap suatu perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan unsur materil dan regulasi.

ADVERTISEMENT

“Ini PMH perdata, artinya tidak adapun regulasinya, itu tidak patut perbuatan itu, maka bisa kita tuntut kerugiannya (materil),” jelasnya.

Dari keterangan saksi ahli juga, kata Jhon, seakan membantah dalih dari para tergugat yang menyebut tidak menerima salinan penetapan yang menyatakan CH dan AF sebagai tersangka kasus pembunuhan.

“Beliau (ahli) menyatakan penetapan yang diucapkan di pengadilan, itu sekaligus surat pemberitahuan bahwasanya penetapan itu telah sampai,” terangnya.

ADVERTISEMENT

“Lalu penetapan itu sampai dan tidak ada upaya dari Jaksa untuk menjalankan itu, maka wajib dilaksanakan. Kemudian perbuatan seperti ini tergantung perspektif majelis hakim, yang jelas tidak patut,” tambah dia.

Dikatakannya, objek gugatan dalam perkara ini sangat tepat jika ditujukan kepada Presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan yang membawahi Kepolisian dan Kejaksaan.

“Jaksa Agung dan Polri itu membantu dan atasannya itu Presiden, karena bertanggung jawab terhadap Presiden sesuai KUH Perdata 1367 adalah bahwa majikannya adalah Presiden,” jelas dia.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 35 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Polisi Tangkap Oknum Guru Ngaji di Batam Cabuli 10 Anak Bawah Umur

30 Juni 2022 - 21:41 WIB

3 Pelaku Curanmor di Batam Diringkus, Sudah Beraksi di 30 TKP

30 Juni 2022 - 20:36 WIB

Paksa Gadis Remaja Nonton Film Porno, Kakek di Tanjungpinang Ditangkap

27 Juni 2022 - 17:23 WIB

Mantan Karyawan Rumah Makan Sambal Ijo di Batam Curi Emas dan Uang Milik Bos

26 Juni 2022 - 13:09 WIB

Imigrasi Batam Deportasi Seorang Warga China

25 Juni 2022 - 14:29 WIB

BC Batam Bantu Gagalkan Penyelundupan Paket Ganja di Samarinda dan Bandung

24 Juni 2022 - 19:51 WIB

Trending di Hukum Kriminal
advertisement