Natuna – Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah instansi terkait di Ranai, Rabu, 26 November 2025.
Pertemuan ini difokuskan pada dua isu strategis: pengelolaan batas wilayah negara dan revitalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan.
Rombongan DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi anggota Komisi II Ahmad Wazir Noviadi dan Azis Subekti dari Fraksi Gerindra. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya peninjauan langsung dan sinkronisasi kebijakan di wilayah terdepan Indonesia.
“Pertemuan kali ini membahas permasalahan pengelolaan batas wilayah Negara RI dengan negara lain menyangkut pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Juga mengenai revitalisasi fungsi PLBN Serasan sebagai aktivitas ekonomi,” ungkap Zulfikar Arse Sadikin dalam keterangannya.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa PLBN bukan hanya simbol kedaulatan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi.
“PLBN merupakan instrumen penting tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Pembahasan mengenai pengelolaan batas wilayah negara menyentuh aspek teknis, kelembagaan, dan keamanan dalam menghadapi dinamika di wilayah perbatasan laut Natuna.
Sementara itu, revitalisasi PLBN Serasan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan, lalu lintas orang, dan barang, sehingga mendongkrak perekonomian masyarakat di pulau terluar tersebut.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk pemerintah pusat guna memperkuat kebijakan dan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Natuna yang memiliki nilai strategis baik dari sisi pertahanan keamanan maupun ekonomi.
