Mahfud MD menyinggung soal adanya dugaan praktik politisasi bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan kepada masyatakat oleh pemerintah yang berkuasa saat ini.
“Saya melihat bansos itu diperlukan oleh rakyat, tetapi tidak boleh dipolitisir seakan-akan itu kegiatan politik tertentu, paslon tertentu atau dikait-kaitkan sebagai bantuan orang dekat paslon tertentu,” ujar Mahfud saat orasi politiknya di Karimun, Sabtu (3/2).
Menurut, program bansos menjadi agenda negara dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan konstitusi.
“Bansos itu arahan konstitusi yang harus dilakukan siapa pun pemerintahannya,” katanya.
Baca Juga
Mengenai politisasi bansos pemerintah, hal tersebut menjadi materi yang beberapa kali disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada kegiatannya selama di Karimun.
Ia juga menyinggung soal politisasi bansos pemerintah dalam acara temu kader Hanura di Ballroom Hotel Aston Karimun, Jumat (2/2).
Kemudian, hal serupa juga kembali dibahas Mahfud pada kegiatan senam sehat dalam rangka HUT Partai Hanura ke-17 di Costal Area Karimun, Sabtu (3/2) pagi.
“Bukan tidak mungkin jika Ganjar-Mahfud terpilih malah bansos itu nanti akan lebih meluas, akan lebih dan tetap sasaran,” ungkapnya.
Mahfud berkomitmen, jika terpilih ia tidak menutup peluang untuk lebih meningkatkan bansos agar lebih tepat sasaran melalui program KTP sakti.
“Selain bansos, kita juga punya program KTP sakti. Di KTP sakti itu secara otomatis akan tertulis di pusat data, siapa yang berhak mendapat siapa yang tidak,” ucapnya.
“Jangan kita pilih-pilih daerah gemuk dan daerah kecil dalam berpolitik, tapi orang miskin jangan lupa,” tambah dia.
