Menu

Mode Gelap

Warta · 5 Agu 2023 21:38 WIB

Pansus DPRD Batam Minta Waktu 60 Hari Terkait Ranperda Perubahan Kedua Perda 10/2016


					Wali Kota Batam serahkan secara simbolis KUA/PPAS APBD 2023 ke DPRD. Foto: ist Perbesar

Wali Kota Batam serahkan secara simbolis KUA/PPAS APBD 2023 ke DPRD. Foto: ist

Panitia Khusus DPRD Kota Batam Raperda perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, meminta perpanjang waktu selama 60 hari kerja.

“Dikarenakan pembahasan materi dan substansi ranperda perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah belum selesai, dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut,” ujar Muhammad Kamaluddin, Waka I DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna di DPRD Batam, Jumat (4/8). 

ADVERTISEMENT

Dijelaskan, pansus akan melaporkan kembali kepada rapat paripurna selanjutnya tentang laporan pansus pembahasan perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, implementasi pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan kewenangan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

“Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, merupakan dasar bagi pembentukan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam. Dalam perda tersebut perangkat daerah dan susunannya diatur termasuk tipologi kelembagaannya,” ujar dia.

Kata dia berhubungan dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundang-undangan, maka Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan perubahan.

Selanjutnya, pansus melakukan pembahasan materi dan substansi ranperda dengan tim pemko Batam, cukup banyak terjadi dinamika, terutama pansus mempertanyakan kenapa hanya 2 usulan penambahan atau pembentukan organisasi perangkat daerah, yakni Brida dan BPBD.

Sementara menurut pansus, saat inilah kesempatan dan momentumnya, organisasi perangkat daerah yang belum ada dan dibutuhkan oleh pemerintah kota batam dapat dibentuk, semisal badan pengelola perbatasan daerah , dan penguatan tipologi atau pengembangan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah, serta pemisahan dinas kebudayaan dan pariwisata. 

“Pariwisata sebagai sektor unggulan kota batam maka perlu dikelola secara lebih serius, dan salah satunya dengan membentuk dinas pariwisata dan ekonomi kreatif,” imbuh dia. 

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

PT Soma Daya Utama Jawab Polemik Soal Distribusi ke SPBE Karimun

23 Juni 2024 - 13:03 WIB

IMG 20240623 WA0019 11zon 1

Jemaah Haji Asal Bintan Tiba di Tanah Air

23 Juni 2024 - 12:29 WIB

IMG 20240623 WA0015 11zon

Momentum Idul Adha 1445 H, Lanal TBK Sembelih 4 Ekor Sapi dan 11 Ekor Kambing

18 Juni 2024 - 12:10 WIB

IMG 20240618 115755 11zon

Mahasiswa di Tanjungpinang Unjuk Rasa Tolak Tapera, RUU Penyiaran dan RUU TNI-Polri

15 Juni 2024 - 12:48 WIB

IMG 20240615 WA0038 11zon

Kepri Dapat 2 Ekor Sapi Kurban Sumbangan Presiden RI

14 Juni 2024 - 14:50 WIB

Ilustrasi sapi kurban

KPU Kepri Buka Penerimaan 5.906 Pantarlih, Honor Rp 1 Juta

14 Juni 2024 - 14:45 WIB

IMG 20240614 WA0016 11zon
Trending di Warta