Menu

Mode Gelap

Warta · 5 Agu 2023 21:38 WIB

Pansus DPRD Batam Minta Waktu 60 Hari Terkait Ranperda Perubahan Kedua Perda 10/2016


					Wali Kota Batam serahkan secara simbolis KUA/PPAS APBD 2023 ke DPRD. Foto: ist Perbesar

Wali Kota Batam serahkan secara simbolis KUA/PPAS APBD 2023 ke DPRD. Foto: ist

Panitia Khusus DPRD Kota Batam Raperda perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, meminta perpanjang waktu selama 60 hari kerja.

“Dikarenakan pembahasan materi dan substansi ranperda perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah belum selesai, dan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut,” ujar Muhammad Kamaluddin, Waka I DPRD Kota Batam dalam rapat paripurna di DPRD Batam, Jumat (4/8). 

ADVERTISEMENT

Dijelaskan, pansus akan melaporkan kembali kepada rapat paripurna selanjutnya tentang laporan pansus pembahasan perubahan kedua perda nomor 10 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, implementasi pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan kewenangan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

“Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, merupakan dasar bagi pembentukan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam. Dalam perda tersebut perangkat daerah dan susunannya diatur termasuk tipologi kelembagaannya,” ujar dia.

Kata dia berhubungan dengan kebutuhan dan amanat peraturan perundang-undangan, maka Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan perubahan.

Selanjutnya, pansus melakukan pembahasan materi dan substansi ranperda dengan tim pemko Batam, cukup banyak terjadi dinamika, terutama pansus mempertanyakan kenapa hanya 2 usulan penambahan atau pembentukan organisasi perangkat daerah, yakni Brida dan BPBD.

Sementara menurut pansus, saat inilah kesempatan dan momentumnya, organisasi perangkat daerah yang belum ada dan dibutuhkan oleh pemerintah kota batam dapat dibentuk, semisal badan pengelola perbatasan daerah , dan penguatan tipologi atau pengembangan terhadap beberapa organisasi perangkat daerah, serta pemisahan dinas kebudayaan dan pariwisata. 

“Pariwisata sebagai sektor unggulan kota batam maka perlu dikelola secara lebih serius, dan salah satunya dengan membentuk dinas pariwisata dan ekonomi kreatif,” imbuh dia. 

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Insiden “Pengusiran” Wartawan Berakhir Damai, KPU Lingga Minta Maaf: Harap Tak Terulang

2 Maret 2024 - 17:17 WIB

Ketua KPU Lingga bertemu sejumlah wartawan

NasDem Paling Banyak, Berikut 25 Nama Bakal Duduki Kursi DPRD Lingga

2 Maret 2024 - 16:21 WIB

Kantor DPRD Lingga

Hasil Lengkap Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Lingga 2024

1 Maret 2024 - 21:36 WIB

Hasil Pemilu 2024 DPRD Kabupaten Lingga

Asyik! Ada Beasiswa untuk 1.500 Mahasiswa Kepri Berprestasi di Tahun 2024

1 Maret 2024 - 14:28 WIB

images 6

Polda Kepri Gelar Operasi Keselamatan Seligi 2024 Selama 14 Hari ke Depan

1 Maret 2024 - 14:21 WIB

Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin. Foto: Ist/kepripedia.com

Ribuan Pencaker Ikuti Job Fair 2024 di Bintan, Begini Harapan Roby Kurniawan

1 Maret 2024 - 12:37 WIB

Bupati Bintan Roby Kurniawan mengunjungi Job Fair 2024
Trending di Warta