Menu

Mode Gelap

Nasional · 23 Mei 2022 20:58 WIB ·

Pemerintah Tetapkan Aturan Nama di KTP: Minimal 2 Kata dan Maksimal 60 Huruf


 Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa Perbesar

Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa

ADVERTISEMENT
advertisement

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan terbaru terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 73/2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 April 2022 lalu.

ADVERTISEMENT
advertisement

Adapun poin-poin dalam aturan terbaru pencatatan nama di dokumen kependudukan yakni:

Nama Tidak Boleh Disingkat dan Tanpa Gelar

Merujuk Pasal 5 ayat (3), yang berbunyi “Tata cara penencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil“.

ADVERTISEMENT
advertisement

Artinya dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa dilarang penyingkatan nama dalam pembuatan KTP, kecuali nama tersebut bukan merupakan singkatan dari nama lain.

Selain itu juga tidak diperbolehkan menyantumkan gelar pendidikan dan agama, angka, dan tanda baca.

ADVERTISEMENT

Minimal 2 Kata dan Maksimal 60 Huruf

Dalam poin b dan c Pasal 4 ayat 2, disebutkan “Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata

Di mana disebutkan jika nama yang dicantumkan dalam KTP tidak boleh melebihi batasan yang ditentukan yakni maksimal 60 huruf sudah termasuk dengan spasi. Sedangkan paling sedikit terdiri atas minimal dua kata.

Disebutkan juga dalam Permendagri itu bahwa nama lain seperti marga atau famili termasuk satu kesatuan dengan nama yang dicantumkan.

ADVERTISEMENT

Kaidah-kaidah baru mengenai penulisan nama tersebut ditujukan agar menghindari multitafsir, pemaknaan negatif, serta agar nama yang dicantumkan mudah dibaca.

Ubah Nama Harus Ada Keputusan Pengadilan Negeri

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Artinya nama yang diubah harus terlebih dahulu menempuh proses penetapan pengadilan negeri.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 49 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

5 Juli 2022 - 10:58 WIB

MenpanRB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

1 Juli 2022 - 15:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Hari Minggu 10 Juli 2022

29 Juni 2022 - 20:24 WIB

Mulai 1 Juli, Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina

28 Juni 2022 - 13:52 WIB

Pemerintah Bakal Terapkan Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Simak Penjelasannya

26 Juni 2022 - 14:14 WIB

Wantannas RI Kunjungi TIOC Telkom untuk Benchmark Pembangunan Crisis Center IKN

25 Juni 2022 - 20:05 WIB

Trending di Nasional
advertisement