Menu

Mode Gelap

Nasional · 23 Mei 2022 20:58 WIB

Pemerintah Tetapkan Aturan Nama di KTP: Minimal 2 Kata dan Maksimal 60 Huruf


					Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa Perbesar

Ilustrask e KTP. Foto: Istimewa

Pemerintah resmi mengeluarkan aturan terbaru terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 73/2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 11 April 2022 lalu.

ADVERTISEMENT

Adapun poin-poin dalam aturan terbaru pencatatan nama di dokumen kependudukan yakni:

Nama Tidak Boleh Disingkat dan Tanpa Gelar

Merujuk Pasal 5 ayat (3), yang berbunyi “Tata cara penencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain; menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil“.

Artinya dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa dilarang penyingkatan nama dalam pembuatan KTP, kecuali nama tersebut bukan merupakan singkatan dari nama lain.

Selain itu juga tidak diperbolehkan menyantumkan gelar pendidikan dan agama, angka, dan tanda baca.

Minimal 2 Kata dan Maksimal 60 Huruf

Dalam poin b dan c Pasal 4 ayat 2, disebutkan “Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata

Di mana disebutkan jika nama yang dicantumkan dalam KTP tidak boleh melebihi batasan yang ditentukan yakni maksimal 60 huruf sudah termasuk dengan spasi. Sedangkan paling sedikit terdiri atas minimal dua kata.

Disebutkan juga dalam Permendagri itu bahwa nama lain seperti marga atau famili termasuk satu kesatuan dengan nama yang dicantumkan.

ADVERTISEMENT

Kaidah-kaidah baru mengenai penulisan nama tersebut ditujukan agar menghindari multitafsir, pemaknaan negatif, serta agar nama yang dicantumkan mudah dibaca.

Ubah Nama Harus Ada Keputusan Pengadilan Negeri

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Artinya nama yang diubah harus terlebih dahulu menempuh proses penetapan pengadilan negeri.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H Jatuh Pada 10 April 2024

8 April 2024 - 22:51 WIB

PP Muhammadiyah Umumkan Idul Fitri 1445 H jatuh 10 April

Rancangan PP, Anggota TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN

13 Maret 2024 - 20:50 WIB

Menpan RB Anwar Anas

Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1445 H Jatuh Pada 12 Maret 2024

10 Maret 2024 - 19:48 WIB

Ilustrasi ramadhan 1445 H

Edaran Menag untuk Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri: Aturan Soal Speaker hingga Khutbah

10 Maret 2024 - 18:59 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Tayangan Real Count di Sirekap Dihentikan KPU

6 Maret 2024 - 18:19 WIB

tayangan sirekap dihentikan

Tak Hanya Islam, KUA Bakal Layani Pernikahan Semua Agama

26 Februari 2024 - 09:51 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma
Trending di Nasional