BATAM – Pemerintah Kota Batam resmi mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 ke DPRD. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan arah pembangunan dengan kondisi ekonomi daerah yang terus bergerak.
Dalam rancangan yang dipaparkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (3/8/2026), pendapatan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp4,25 triliun. Angka ini lebih tinggi dari sebelumnya Rp4,18 triliun.
Kenaikan itu sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Batam yang dibidik di angka 6,4 hingga 7,4 persen. Optimisme itu lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,4 persen.
“Perubahan APBD ini adalah bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi. Kami ingin setiap program tetap relevan dan tepat sasaran,” ujar Amsakar di hadapan para wakil rakyat.
Baca Juga
Keyakinan pemerintah kota terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan pada sejumlah indikator. Investasi terus mengalir. Infrastruktur dibangun lebih cepat. Sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan juga ikut meluas.
Sektor pariwisata dinilai memberikan efek berantai. Kunjungan wisatawan meningkat, industri perhotelan, restoran, dan transportasi ikut bergerak. Tiga kawasan strategis juga menjadi penopang: Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic.
“Dengan potensi investasi, kawasan ekonomi, dan pariwisata, kami optimis ekonomi Batam tumbuh 6,4-7,4 persen,” tegas Amsakar.
Inflasi Batam diperkirakan tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Stabilitas harga dan daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga. Konsumsi riil per kapita diproyeksikan naik dibanding tahun sebelumnya.
Untuk mengejar target, Pemkot Batam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget Rp2,706 triliun. Angka ini naik 4,82 persen. Beberapa strategi disiapkan: digitalisasi pembayaran pajak, perbaikan layanan publik, dan penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak. Pajak reklame dari videotron, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta opsen pajak kendaraan bermotor juga ikut menyumbang.
Di sisi lain, pendapatan transfer turun 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil. Namun, pemerintah masih berharap tambahan dari hibah pemerintah pusat.
Pada belanja, Pemkot Batam mengusulkan kenaikan dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun. Naik 4,84 persen. Anggaran tambahan diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
Sejumlah proyek masuk dalam daftar prioritas: pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas permukiman, hingga marka jalan.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus memberi manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Amsakar.
Seluruh kebijakan ini selaras dengan tema pembangunan Batam 2026: “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi.”
Lima prioritas diusung: penguatan sektor unggulan investasi dan pariwisata, percepatan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, dan penguatan ketangguhan bencana.
Di akhir pemaparan, Amsakar berharap pembahasan di DPRD berjalan konstruktif. Tujuannya agar program prioritas segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Batam.
