Pemerintah Provinsi Kepri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengusulkan kuota 4.100 tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ia berharap dengan seleksi PPPK ini, semua honorer dapat diangkat dan masalah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri dapat selesai.
“Termasuk THL dan Honorer kita usulkan. Semoga semua bisa diangkat dan selesai masalahnya,” ujar Ansar, Kamis (23/5).
Lebih lanjut, Ansar juga berharap seleksi PPPK ini dapat menjadi langkah awal untuk menghentikan penerimaan honorer baru di lingkungan Pemprov Kepri di masa depan.
Baca Juga
“Meskipun Konsekuensinya belanja pegawai kita pasti akan meningkat. Sudah itu kita bisa meghentikan penerimaan,” katanya.
Jika usulan kuota 4.100 orang ini disetujui Kemenpan RB, maka Pemerintah Provinsi Kepri akan segera melaksanakan tahapan seleksi PPPK.
Namun, perlu diingat bahwa penerimaan PPPK ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pegawai. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
