Menu

Mode Gelap

Warta · 4 Jul 2022 19:04 WIB ·

Penghapusan Honorer, Pemkab Lingga Bakal Usulkan Tenaga Outsourcing di Tahun 2023


 Bupati Lingga, Muhammad Nizar. Foto: Prokopim Perbesar

Bupati Lingga, Muhammad Nizar. Foto: Prokopim

ADVERTISEMENT
advertisement

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan penghapusan tenaga honorer yang akan berlaku mulai November 2023 mendatang.

Menyikapi itu Kabupaten Lingga memastikan akan melakukan upaya-upaya strategis mengantisipasi penyederhanaan tenaga honorer tersebut.

Pernyataan ini langsung disampaikan oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar saat memimpin apel pagi bersama OPD-OPD, di halaman Kantor Bupati Lingga, Senin (4/7).

Nizar menyebutkan, Menpan RB, baru-baru ini juga telah menegaskan SE yang dikeluarkan bukan bermakna memberhentikan honorer secara massal. Melainkan lebih menekan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan honorer yang ada yang kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah diarahkan untuk mengalihkan honorer ke PPPK dan tenaga outsourcing. 

ADVERTISEMENT
advertisement

Nizar menyebutkan pula bahwa tenaga honorer justru sangat dibutuhkan di tengah-tengah pemerintahan daerah yang sedang berkembang.

Ia pun mengaku telah melakukan diskusi kecil bersama Sekretaris Daerah, dan beberapa OPD yang terkait.

ADVERTISEMENT

Hasil rapat, pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) dan BKPSDM akan melakukan inventarisasi berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) baik THL maupun PTT yang ada, untuk kemudian diusulkan menjadi PPPK.

“Walaupun hari ini, pak menteri telah wafat. Namun aturannya tetap berlaku. Dan setelah diinventarisasikan, kebutuhan daerah itu apa, akan diusulkan atau ditawarkan ke kementerian PAN-RB melalui BKPSDM,” kata Nizar.

Disamping itu, secara paralel pemerintah daerah juga bakal melakukan langkah lain, dengan menawarkan kehadiran tenaga outsourcing dengan membentuk CV tersendiri.

ADVERTISEMENT

“Mudah-mudahan dimudahkan segala usaha ini. Sama-sama kita memohon ridho Allah SWT,” harap Nizar.

Dia turut menegaskan, menjelang pemberlakuan tersebut diberlakukan, disamping ada usaha dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Untuk anggaran upah kerja, THL dan PTT masih tetap dianggarkan sesuai kebutuhan. Baik pada APBD- Perubahan tahun ini maupun pada APBD-Murni 2023 mendatang.

Pada kesempatan itu, Nizar pun berpesan kepada seluruh peserta apel, agar dapat bekerja lebih semangat, serius dan fokus sesuai dengan beban kerja yang telah diamanahkan hari ini. Saling mengisi kekurang dan kelebihan satu dan lainya.

ADVERTISEMENT

Mengenai aplikasi SIAP-e (Sistem Informasi Absensi Pegawai), agar dapat aplikasi secepat mungkin. Meski belum ada sanksinya, namun tetap harus diberlakukan segera untuk memantau kedisiplinan tenaga kerja.

“Harus segera disosialisasikan, jangan setelah launching ini vakum begitu saja. Meski belum ada sanksinya, tetap harus diberlakukan,” kata dia. 

Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 48 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


Tetap terhubung dengan kami:

ADVERTISEMENT
advertisement
advertisement
Baca Lainnya

28 Ekor Buaya Liar dari Lingga Diberangkatkan ke Kota Batam

13 Agustus 2022 - 07:22 WIB

Pertamina Pastikan Stok BBM di Kepri Cukup Tapi Antrean SPBU Mengular

12 Agustus 2022 - 19:13 WIB

6 Mobil Diperiksa Petugas Gabungan di Pelabuhan Roro Telaga Punggur

12 Agustus 2022 - 18:35 WIB

1.409 Kendaraan di Kepri Telah Terdaftar Program Subsidi Tepat

12 Agustus 2022 - 18:22 WIB

Lantik 5 Kades Terpilih, Bupati Karimun: Jangan Ada Perpecahan Membangun Desa

12 Agustus 2022 - 16:52 WIB

Ditemui Wabup, PSDKP Akan Bantu Tertibkan Kapal Nelayan Ganggu Ekonomi Nelayan Lingga

12 Agustus 2022 - 15:45 WIB

Trending di Warta
advertisement