Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bakal menggunakan Anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki kerusakan di Gedung Sekretariat DPRD Kepri.
Menurut Sekretaris DPRD Kepri, Martin L. Maromon, penggunaan pos anggaran BTT ini sudah dibahas bersama Sekdaprov sebagai ketua TAPD.
“Setelah konsultasi dengan Sekdaprov Kepri, beliau menyarankan menggunakan BTT,” kata Martin beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan total biaya perbaikan kerusakan gedung sekretariat DPRD Kepri itu sebesar Rp 7,2 miliar.
Baca Juga
Sementara alokasi anggaran BTT yang masih ada dalam APBD 2023 hanya sebesar Rp 5 miliar. Jumlah tersebut masih kurang Rp 2,2 miliar.
“Tapi, Pak Sekda juga mengarahkan agar kekurangan itu bisa diambil melalui peraturan kepala daerah (Perkada) atau pilihan lain dengan dianggarkan pada APBD Perubahan 2023,” ungkap Martin.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Kepri, Hendrija, membenarkan jika anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan gedung kantor DPRD Kepri tersebut mencapai Rp7,2 miliar.
“Setelah dihitung ulang secara detail, jumlah anggaran Rp7,2 miliar tersebut turun dari anggaran sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 17 miliar,” kata Hendrija.
Disebutkannya, biaya itu akan digunakan untuk dua item perbaikan yang utama, yakni penggantian atap dan plafon kantor DPRD Kepri, kemudian menyusul perbaikan kerusakan yang lainnya.
Terkait mekanikal dan elektrikal di gedung DPRD Kepri yang rencana semula akan diganti total, menurut Hendrija, hanya diperbaiki karena masih bisa digunakan.
“Untuk lama pengerjaannya minimal sekitar enam bulan, namun itu belum termasuk dengan lelang proyeknya,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD Kepri mengalami kerusakan setelah diterjang angin puting beliung pada 11 Januari 2023 lalu. Akibatnya, plafon pada bagian ruang sidang paripurna dan lobi kantor tersebut ambruk jatuh ke lantai.
