Menu

Mode Gelap

Hukum Kriminal · 22 Jun 2022 15:25 WIB

Putusan Banding Kasus Hutan Lindung Jadi Kavling di Batam Lebih Ringan, Konsumen Kecewa


					Sidang tingkat pertama kasus alih fungsi hutan lindung jadi kavling di Batam September 2021 lalu. Foto: Zalfirega/kepripedia.com Perbesar

Sidang tingkat pertama kasus alih fungsi hutan lindung jadi kavling di Batam September 2021 lalu. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Direktur PT PMB, Ramudah alias Ayang, terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara.

Putusan hakim ini merupakan putusan hasil banding yang diajukan Ayang atas putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Batam pada akhir 2021 lalu di mana ia divonis 7 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

ADVERTISEMENT

“Terdakwa banding dari putusan hakim penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan,” jelas Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Riki Saputra saat dikonfirmasi Rabu, (21/6).

Hasil putusan banding terhadap Ramudah alias Ayang sendiri turun tiga tahun dari vonis hakim Pengadilan Negeri Batam yang dibacakan pada Selasa lalu. Tidak hanya itu, kurungan empat tahun penjara untuk Ayang tersebut juga turun lima tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum .

“Tuntutan JPU pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp satu miliar subsider enam bulan penjara,” beber Riki.

Dalam amar putusan banding, Ayang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan perintah untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

“Atas perkara ini, kita akan banding,” tegas Riki.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, putusan terhadap Ayang ini berdasarkan nomor putusan banding : 50/PID.SUS/2022/PT PBR.

Menyikapi putuskan hakim ini, seorang korban dari PT PMB, Aan, menyayangkan jika hukuman terhadap Ayang lebih ringan dibandingkan tuntutan dari JPU.

ADVERTISEMENT

“Dari tujuh tahun ke empat tahun. Ini tak masuk akal kami minta ditinjau kembali putusan tersebut,” pinta dia.

Menurut dia, ribuan konsumen PT PMB saat ini masih berjuang untuk memulihkan hak mereka dengan berkoordinasi ke beberapa instansi terkait.

“Beberapa upaya masih kami lakukan. Semoga ada jalannya,” tambahnya.

ADVERTISEMENT
Gabung dan ikuti kami di :

Penulis: | Editor: Redaksi



whatsapp facebook copas link

Baca Lainnya

Ribuan Narapidana di Kepri Terima Remisi Idul Fitri, 13 Orang Langsung Bebas

11 April 2024 - 23:30 WIB

Ilustrasi remisi

Seorang Anggota Bawaslu Kepri Ditangkap Terkait Narkoba

4 April 2024 - 17:38 WIB

Ilustrasi diborgol

Polresta Tanjungpinang Tangkap 9 Pengedar Narkoba, 1 di Antaranya Oknum Satpol PP

2 April 2024 - 21:30 WIB

IMG 20240401 212534 313 01 11zon

Polda Kepri Gagalkan Upaya Penyelundupan 6 Orang PMI ke Malaysia

2 April 2024 - 14:11 WIB

IMG 20240402 WA0003

Oknum ASN di Natuna Ditangkap Terkait Narkoba

1 April 2024 - 15:10 WIB

IMG 20240401 WA0005 11zon

Lanal Karimun Tangkap Komplotan Pencuri di Atas Kapal, Beraksi Dinihari

31 Maret 2024 - 17:32 WIB

IMG 20240331 163201 11zon
Trending di Hukum Kriminal