Menu

Mode Gelap

Nasional · 2 Jun 2022 21:39 WIB ·

Resmi, Tenaga Honorer Dihapus Mulai 28 November 2023


 Ilustrasi tenaga honorer. Foto: Setkab Perbesar

Ilustrasi tenaga honorer. Foto: Setkab

ADVERTISEMENT
advertisement

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo resmi mengeluarkan aturan resmi terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Aturam tersebut dituangkan dalam Surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 itu diundangkan pada 31 Mei 2022. Di mana memuat terkait peghapusan tenaga honorer mulai 28 November 2023.

ADVERTISEMENT
advertisement

MenpanRB, Tjahjo Kumolo menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam pasal 6 disebutkan bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Lalu pada pasal 8 aturan tersebut berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Sedangkan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 96, ayat (1) menyebutkan bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

ADVERTISEMENT
advertisement

Di ayat (2) berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Pasal 99 ayat (1) berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, serta instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan daerah.

ADVERTISEMENT

Kemudian lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun.

Lebih lanjut Pasal 99 ayat (2) berbunyi Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK diundangkan pada tanggal 28 November 2018, dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sesuai Pasal 99 ayat (1) jatuh pada Tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK.

ADVERTISEMENT

Dari aturan ini dimaknai artiny mulai 28 November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer

Mengenai aturan ini serta untuk penataan ASN Menteri Tjahjo meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK.

Kemudian juga dinibta untuk menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN.

ADVERTISEMENT

Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya .enyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

Ditegaskan juga bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 188 kali

Berita ini dikutip dari detik.com

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

Plat Khusus Kendaraan Anggota DPR Satu sampai Tiga Digit

6 Juli 2022 - 17:50 WIB

Latihan Perang, TNI AL Taklukkan Ranjau Laut di Selat Riau

6 Juli 2022 - 12:47 WIB

Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

5 Juli 2022 - 10:58 WIB

MenpanRB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

1 Juli 2022 - 15:10 WIB

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Hari Minggu 10 Juli 2022

29 Juni 2022 - 20:24 WIB

Mulai 1 Juli, Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina

28 Juni 2022 - 13:52 WIB

Trending di Nasional
advertisement