Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan instansi terkait hingga masyarakat.Â
Kegiatan bertajuk ‘kebijakan penyesuaian subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyaluran bantalan sosial di gelar di Graha Lancang Kuning Polda Kepri, Jumat (9/9) sore.Â
Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman mengatakan FGD ini melibatkan sejumlah narasumber yang berkompeten untuk dapat memahami bersama terkait kenaikan harga BBM oleh pemerintah.
Dia mengatakan kenaikan harga BBM tentu pemerintah telah melakukan riset karena semakin besar beban subsidi dan ketidaktepatan sasaran pemberian subsidi BBM dan untuk melindungi rakyat serta perekonomian nasional dari guncangan global, penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga di lakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu.Â
“Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh,” ungkapnya dalam sambutan membuka acara FGD.Â
Untuk di wilayah Kepri, kata dia, pihaknya telah menerjunkan personil di semua SPBU yang ada untuk melakukan pengamanan hingga patroli.Â
Hal itu dilakukan, memastikan pengawasan untuk antisipasi penimbunan terkait kenaikan harga BBM. Selain itu juga dilakukan pengamanan aksi demonstrasi di beberapa wilayah.Â
“Kami berharap kepada berbagai elemen masyarakat dalam penyampaian aspirasi agar senantiasa menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” katanya.Â
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan stakeholder terkait terkait harga BBM. Seperti disampaikan sejumlah narasumber bahwa subsidi BBM tidak hilang namun dialihkan melalui program bantuan sosial.Â
″Negara kita ini tidak terlepas dari situasi Geopolitik baik itu secara regional sebagaimana yang terjadi di dunia, tentunya dengan berat hati yang sebagaimana telah disampaikan Pak Presiden harus melakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah juga tidak melupakan dan telah menyiapkan penyaluran Bantalan Sosial terhadap masyarakat kita yang memang memerlukan bantuan langsung,” tambah dia.Â
Sementara itu, Kadis Perindag Provinsi Kepri Aries Fhariandi mengatakan, Pemprov Kepri telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Selain itu, katanya, pihaknya juga akan melakukan pengecekan ke lapangan antisipasi lonjakan barang pangan.
“Ini berikan untuk masyarakat, ada bantuan tunai dan program-pogram pemerintah daerah dan pemerintah mewajibkan 2 persen dari BPU untuk kemudian digelontorkan juga pada program bantalan ini,” ujarnya.Â
“Pada tahap awal itu kita menjelaskan dulu bahwa pemerintah mengambil kebijakan kenaikan BBM ini tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup serius yaitu dengan beban anggaran dan kemampuan keuangan negara sehingga mengambil kebijakan kenaikan harga BBM,” imbuh dia.