BATAM — Pemerintah Kota Batam melalui Sekretaris Daerah, Firmansyah, memimpin langsung apel kesiapan pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Rabu pagi. Kegiatan ini digelar dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026.
Apel tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau, Samsat Kepri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kepri, Bapenda Kota Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam, hingga PT Jasa Raharja. Seluruh unsur ini akan bergerak bersama dalam operasi gabungan yang menyasar kendaraan bermotor di sejumlah titik strategis di Kota Batam.
Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa razia gabungan bukanlah sekadar kegiatan penindakan. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendorong kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor.
Ia menyebut, manfaat dari kepatuhan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan perbaikan pelayanan publik.
Baca Juga
Firmansyah juga mengingatkan seluruh petugas yang terlibat agar mengedepankan sikap humanis dan profesional di lapangan. Ia meminta agar setiap petugas menjaga etika, menghindari kesan arogan, serta tetap memastikan kelancaran arus lalu lintas selama razia berlangsung.
“Laksanakan tugas dengan baik, santun, dan tetap menjaga ketertiban lalu lintas. Jangan sampai pelaksanaan razia justru menimbulkan kemacetan atau mengganggu aktivitas masyarakat,” pesannya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Firmansyah, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam saat ini masih berada pada kisaran 30 hingga 40 persen. Angka ini dinilainya masih perlu ditingkatkan. Ia berharap, razia gabungan kali ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Peningkatan kepatuhan tersebut, lanjut Firmansyah, akan berdampak langsung pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya PAD, berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah dapat terlaksana secara lebih optimal.
“Dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan, penerimaan daerah juga akan meningkat sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal,” tutupnya.
