Menu

Mode Gelap

Ekonomi Bisnis · 25 Mei 2022 07:45 WIB ·

Undang-undang LLAJ Akan Direvisi untuk Kesejahteraan Taksi Online


 Ilustrasi Taksi Online Perbesar

Ilustrasi Taksi Online

ADVERTISEMENT
advertisement

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan revisi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang salah satunya untuk mengatur tentang jasa transportasi online, yang selama ini dinilai belum memberi kesejahteraan bagi pekerja taksi online.

“Jasa transportasi online di Indonesia masih dalam wilayah abu-abu, belum ada aturan dan hukumnya, tetapi keberadaannya sudah merebak dalam memenuhi mobilitas warga negara,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Sudewo, dalam RDP yang digelar Selasa (24/05).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Komisi V mengundang The Institute For Transportation And Development Policy (ITDP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Institut Studi Transportasi (INSTRAN).

Menurut Sudewo dalam bisnis jasa transportasi online, pihak driver sering kali mendapat posisi yang dirugikan, soal kesejahteraan driver transportasi online pada satu kondisi, aplikator atau pun oprator memanfaatkan driver untuk meningkatkan omset tanpa memikirkan driver.

ADVERTISEMENT
advertisement

“Bisa saja dimanfaatkan oleh aplikator, tidak dinaikkan upahnya, tidak dinaikan tarifnya pun, dia tidak akan mundur dari driver. Sehingga yang diuntungkan aplikator, yang sekaligus sebagai operator. Bagaimana kesejahteraan driver itu tidak menjadi hal yang penting. Siapa yang harus memperhatikan setidaknya kita semua,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah diminta melakukan audit kepada aplikator transportasi online, karena ada persoalan yang pelik dalam transportasi online, aplikator juga merangkap sebagai operator yang mana ada hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kewajiban dan haknya sebagai aplikator, tidak mempertanggungjawabkan kewajiban dan haknya sebagai operator.

ADVERTISEMENT

“Data yang terkait dengan aplikator, itu pernah disajikan atau diberikan kepada pemerintah atau tidak. Sehingga dari situ bisa tau, berapa jumlah driver, berapa jumlah kendaraan sepeda motor, berapa jumlah mobilnya, berapa penghasilan aplikator, berapa penghasilan driver, ini mestinya bisa dilakukan audit oleh pemerintah,” ungkap Sudewo.

Jika aplikator dipisah dengan operator. Operator pun harus bisa diaudit oleh pemerintah, bagaimana pemberlakuan jam kerja kepada driver. Menurutnya hubungan industrialnya harus diatur oleh kementerian tenagakerja, karena di sini ada ketidakjelasan.

“Jadi jam kerjanya berapa, jam istirahatnya berapa. Ini bisa menjadi faktor keselamatan transportasi online, karena tidak ada pembatasan jam kerja,” sebutnya.

ADVERTISEMENT
Dapatkan update berita langsung dari Smartphone anda melalui telegram. Klik t.me/kepripediacom untuk bergabung
Artikel ini telah dibaca 33 kali

Penulis: | Editor: Redaksi


ADVERTISEMENT
advertisement
Tetap terhubung dengan kami:
advertisement
Baca Lainnya

BP Batam Serahkan SK Pegawai Ke PT BIB

1 Juli 2022 - 21:33 WIB

PT PLN Batam dan PT BIB Tandatangani MoU Kerja Sama Kelistrikan

30 Juni 2022 - 20:45 WIB

Dorong Transformasi Digital Indonesia, ITDRI dan BRIN Lakukan Kolaborasi Riset di Mandalika

29 Juni 2022 - 21:23 WIB

Kenaikan Harga Cabai Diperkirakan Bertahan hingga 3 Pekan ke Depan

27 Juni 2022 - 20:48 WIB

Disperindag Ungkap Penyebab Harga Cabai di Batam Tinggi

27 Juni 2022 - 19:16 WIB

Harga Cabai di Batam Masih Tinggi, Rp 100 Ribu per Kilogram

27 Juni 2022 - 18:55 WIB

Trending di Ekonomi Bisnis
advertisement