Batam — Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026). Forum ini digelar untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan. FGD ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan prosedur pencegahan, deteksi dini, penanganan, serta perlindungan korban TPPO di jalur lintas batas Indonesia–Singapura.
Dalam sambutannya, Duta Besar RI untuk Singapura menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarinstansi serta lintas negara. Menurutnya, penanganan korban TPPO harus berjalan terpadu, terutama di kawasan perbatasan yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi.
“Penguatan koordinasi dan mekanisme rujukan menjadi sangat penting agar penanganan korban dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkesinambungan, mulai dari proses penyelamatan hingga pemulihan,” ujarnya.
FGD tersebut membahas sejumlah langkah strategis. Mulai dari penyelarasan mekanisme rujukan nasional antarinstansi, penguatan pengawasan koridor Singapura–Batam, peningkatan kolaborasi lintas sektor dan bilateral, hingga penyediaan layanan perlindungan korban yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan korban.
Penguatan mekanisme rujukan nasional diharapkan memastikan proses penanganan korban berjalan sistematis. Mulai dari identifikasi awal, pemeriksaan dan asesmen kebutuhan, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial.
Selain itu, pengawasan terhadap jalur keberangkatan dan kedatangan di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian. Baik melalui pelabuhan resmi maupun jalur perairan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Langkah ini untuk mencegah perdagangan orang dan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menegaskan bahwa penguatan sistem perlindungan korban TPPO sangat penting. Terutama bagi daerah yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan dengan negara tetangga.
“Bintan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga upaya pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan perhatian serta koordinasi yang kuat dari seluruh pihak. Kami berharap melalui forum ini, mekanisme perlindungan dan rujukan korban dapat semakin terintegrasi, sehingga masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, mendapatkan perlindungan yang maksimal,” ujarnya.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan pekerja migran, serta berbagai organisasi terkait terus diperkuat. Terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan pentingnya bekerja melalui jalur prosedural.
“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat iming-iming pekerjaan yang tidak jelas dan berujung pada praktik perdagangan orang,” tambahnya.
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, aparat penegak hukum dan pengawas perbatasan, lembaga perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendamping korban.
Melalui FGD Koridor Aman Singapura–Batam, diharapkan tercipta mekanisme koordinasi dan rujukan yang lebih efektif. Dengan begitu, penanganan korban TPPO tidak terputus di setiap tahapan pelayanan.
Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara ini juga diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang, serta meningkatkan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan.
