BATAM — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menantang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tidak sekadar berjualan. Mereka diminta memperkuat pengelolaan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing dan tumbuh besar.
“Pembangunan itu prinsipnya tiga hal: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, dan memberdayakan komunitas atau masyarakat yang berada pada posisi marjinal. Pemberdayaan UMKM adalah jalan utama agar usaha rakyat bisa bangkit dan tumbuh seiring dengan industri besar,” ujar Amsakar saat membuka Workshop UMKM Penerima Subsidi Margin Kota Batam di Hotel Nagoya Hill, Lubuk Baja, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan bertema “Menuju UMKM Naik Kelas: Berdaya Saing, Pintar Kelola, Berani Tumbuh, dan Amanah Angsuran” itu juga menjadi ajang penyerahan simbolis plakat bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM penerima program pembiayaan.
Amsakar menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, juga menjadi bagian penting untuk memajukan daerah.
Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperkuat agar UMKM Batam mampu bersaing dan terhubung dengan ekosistem industri. Kelima aspek itu adalah tata kelola usaha, kapasitas SDM, akses permodalan, kualitas produk dan kemasan, serta pemasaran.
Amsakar pun memaparkan indikator makro ekonomi Batam. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat 7,28 persen. Tingkat kemiskinan pada 2025 turun menjadi 3,81 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 83,8. Nilai investasi Batam pada semester I 2026 mendekati Rp40 triliun.
Kondisi itu, kata Amsakar, menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia berpesan agar peserta workshop memanfaatkan pembiayaan secara optimal, mengelola usaha dengan sungguh-sungguh, dan memenuhi kewajiban angsuran sesuai ketentuan. Pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau konsumen lebih luas, termasuk wisatawan dan pelaku usaha yang beraktivitas di Batam.
Sementara itu, Direktur Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Helwin Yunus, mengatakan program pembiayaan subsidi margin hasil kerja sama Pemko Batam dan BRK Syariah telah memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro sejak diluncurkan pada Juni 2026.
Hingga pertengahan Oktober 2026, program dengan subsidi margin 0 persen dan plafon pembiayaan maksimal Rp20 juta per pelaku usaha itu mencatatkan outstanding pembiayaan lebih dari Rp1,1 miliar. Capaian itu diharapkan terus meningkat seiring bertambahnya pelaku usaha yang memanfaatkan program tersebut.
“Program subsidi margin ini merupakan wujud sinergi Pemko Batam dan BRK Syariah sebagai perantara keuangan berbasis syariah. Kami optimistis akses permodalan ini mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja informal, serta memperkuat daya saing produk UMKM lokal,” kata Helwin.
Melalui program pembiayaan subsidi margin, dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan pembekalan pengelolaan usaha, Pemko Batam berharap pelaku UMKM semakin mampu mengembangkan bisnis secara profesional, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
