Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (GMPP) Kota Batam untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, GMPP penting untuk memperkuat peran sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir di tengah pembangunan daerah yang terus melaju.
Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri pengukuhan Pengurus GMPP Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Sabtu, 12 September 2026.
Amsakar mengatakan, Batam punya karakter sebagai daerah maritim dengan wilayah pesisir yang luas. Kondisi itu membuat berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat pesisir tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Butuh perhatian dan penanganan bersama.
Baginya, pembangunan Batam harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh melupakan masyarakat yang kehidupan sehari-harinya bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja atas maunya pemerintah saja, tetapi mesti ada penglibatan dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya,” kata Amsakar.
Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menentukan dan menjalankan kebijakan. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar pembangunan memberi manfaat lebih luas sekaligus meminimalkan dampak yang mungkin timbul.
Amsakar menjelaskan, setiap pembangunan memiliki konsekuensi yang harus dikelola secara bijaksana. Karena itu, masyarakat yang terdampak perlu mendapat perhatian dan dilibatkan dalam mencari solusi terbaik.
Masyarakat pesisir yang dimaksud, kata dia, tidak hanya nelayan. Ada juga petani dan masyarakat tempatan yang memiliki ketergantungan terhadap ruang hidup serta sumber daya di wilayah pesisir.
“Mau dia bernama nelayan, mau dia bernama petani, mau dia bernama masyarakat tempatan, bagaimana konsekuensi itu diminimalisir, bagaimana agar konsekuensi itu dibantu mencari jalan terbaiknya,” tuturnya.
Dalam konteks itu, Amsakar berharap GMPP tidak hanya menjadi organisasi yang menghimpun masyarakat peduli wilayah pesisir. GMPP diharapkan hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta ikut mendorong penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat pesisir.
Menurutnya, organisasi masyarakat yang memahami kondisi lapangan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan begitu, berbagai persoalan bisa disampaikan secara konstruktif dan dicarikan solusi melalui semangat kolaborasi.
Sementara itu, Ketua GMPP Provinsi Kepulauan Riau, Edi Sofyan, mengatakan GMPP lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan di kawasan pesisir dan laut.
Ia menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah isu eksploitasi laut di Tanjungpinang. Menurutnya, persoalan pesisir tidak dapat dilihat dari satu sisi karena berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, hingga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Batam sebagai daerah kepulauan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat memiliki masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat erat dengan laut. Kondisi ini membuat keberadaan GMPP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Selain mendorong penyelesaian berbagai persoalan, GMPP akan mengambil peran dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat pesisir. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan memperoleh perlindungan di tengah berbagai perubahan akibat pembangunan.
Edi menegaskan, GMPP terbuka untuk membangun kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi itu akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk penguatan sektor ekonomi agar masyarakat dapat berkembang dan memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
