Batam – Pemerintah Kota Batam mendorong Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya berhenti sebagai alat administrasi kependudukan biasa. Ke depan, IKD dimanfaatkan sebagai instrumen utama untuk memperkuat ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial di daerah itu.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat krusial. Hal ini untuk memastikan tidak ada warga yang berhak terlewat dari bantuan dan pelayanan pemerintah.
“Kami berharap IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujar Firmansyah, di sela Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (11/8/2026).
Rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI itu membahas capaian IKD, integrasi data, hingga strategi memperluas penggunaan identitas digital untuk pelayanan publik. Hadir dalam pertemuan itu Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, serta jajaran analis kebijakan dari pusat, dan Kepala Dinas Dukcapil Batam, Sri Miranthy Adisthy.
Firmansyah menilai urgensi IKD di Batam sangat tinggi karena kota ini memiliki mobilitas penduduk yang luar biasa besar. Kondisi itu menuntut data kependudukan selalu diperbarui agar menjadi dasar yang valid bagi pemerintah dalam merancang program.
“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, keberhasilan IKD tidak diukur dari banyaknya warga yang mengaktifkan aplikasi, melainkan dari sejauh mana fitur itu digunakan dalam ekosistem pelayanan digital pemerintah. IKD harus memberi manfaat langsung dan nyata.
Selain itu, Firmansyah mengingatkan agar transformasi digital tidak membuat kelompok rentan justru terpinggirkan. Ia meminta perhatian khusus bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang mungkin terbatas aksesnya terhadap teknologi.
“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,” ujarnya.
Pemerintah Kota Batam menyatakan siap memperkuat sinergi antarinstansi, baik pusat maupun daerah, agar pemanfaatan IKD optimal. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tapi juga mendorong lonjakan kualitas pelayanan publik.
“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,” tutup Firmansyah. (*)
