Luas hutan mangrove di Kota Batam kian hari semakin menipis dan tergerus oleh berbagai pembangunan dan faktor alam. Kondisi ini pun mendapat perhatian oleh warga.
Seperti datang dari Parlaungan Siregar atau yang akrab disapa Presiden Nato. Ia mengaku miris hutan bakau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu.
“Saya sedih saja masih ada hutan bakau ditimbun dimana peran pemerintah dan katanya mau rehabilitasi,” kata pria yang merupakan warga Sagulung, Batam, Sabtu (12/2).
Dia mengatakan penyebab susutnya hutan bakau bukan faktor alam saja, justru diperparah dengan adanya aktivitas penimbunan untuk pembukaan lahan yang dapat merusak ekosistem.
Menurutnya penimbunan hutan bakau di Kota Batam bukanlah suatu masalah yang baru terjadi. Pasalnya sejak Batam berkembang lahan-lahan pun mulai beralih fungsi, tak terkecuali hutan bakau yang sejatinya disoroti dan diperhatikan hingga skala dunia.
“Jadi hingga sekarang masih ada oknum-oknum yang menimbun mangrove,” kata pria yang juga tokoh masyarakat Batam itu.
Ia pun mengatakan, hampir saban hari ia melempar informasi ke media massa melalui radio supaya pemerintah dan DPRD melakukan pengawasan. Namun hingga sekarang pengawasan belum berjalan maksimal.
Sementara, kata dia, beberapa waktu Presiden Joko Widodo turun ke Batam untuk penanaman mangrove karena Indonesia termasuk paru-paru dunia. Dengan adanya itu, seharusnya penanaman mangrove ini yang harus dijaga bersama-sama dan tak boleh dirusak. Namun, kondisi di lapangan justru bertolak belakang karena masih ada oknum-oknum menimbun mangrove terjadi di Batam.
Baca: Titik Hutan Bakau di Batam Kembali Ditimbun untuk Pembukaan Lahan
“Kita minta BP Batam sebagai pengelola lahan di Batam. Apakah pengusaha yang mendapat pengalokasian lahan tersebut sudah menyanggupi penggantian lahan yang akan ditanami kembali mangrove,” kata dia.
Dia mencontohkan wilayah Sagulung enam kelurahan satu Kelurahan Sagulung Kota yang tidak memiliki lokasi hutan mangrove yang lain sudah habis ditimbun.
“Jadi di Kelurahan Tembesi sudah puluhan hektare lahan mangrove yang berubah fungsi. Begitu juga dengan Sungai Langkai, dan kelurahan lainnya,” kata dia.
Dia meminta pemerintah pusat yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk mengecek kondisi hutan mangrove di Provinsi Kepri, khususnya di Batam.
Terpisah, Direktur Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait belum memberikan komentar terlalu banyak terkait hutan bakau ditimbun diduga untuk dijadikan lahan proyek.
“Nanti kita check ke lapangan, diinfokan lagi,” jawab juru bicara BP Batam itu secara singkat.
Sebagai mana diketahui hampir seluruh wilayah Batam hutan bakau menyusut karena dampak pembangunan yang pesat menyampingkan ekosistem.
