BATAM — Isu mengenai adanya “proyek siluman” di Pulau Kasu yang menyeret nama Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mulai ramai diperbincangkan publik. Menanggapi hal ini, sejumlah tokoh masyarakat Batam mengingatkan agar semua pihak bersikap bijak dan mendasarkan setiap pendapat pada fakta yang teruji.
Mereka menilai, ruang demokrasi seharusnya menjadi tempat untuk bertukar gagasan dan melakukan pengawasan. Bukan berubah menjadi ruang penghakiman yang bisa merugikan nama baik seseorang sebelum ada pembuktian yang sah.
“Setiap orang berhak mengkritik. Setiap warga negara berhak mengawasi. Tapi kritik yang baik adalah kritik yang disertai data dan bukti. Kita tidak mau ruang publik berubah jadi tempat saling menghakimi tanpa dasar jelas,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Batam, Selasa (16/6/2026) di kawasan Nagoya, Batam. Ia meminta identitasnya tidak disebutkan.
Pernyataan itu disampaikan seiring dengan berkembangnya narasi soal dugaan proyek yang dikaitkan dengan pembangunan di Pulau Kasu. Sementara itu, warga Pulau Kasu sendiri telah menyatakan secara terbuka bahwa pembangunan masjid dan pesantren di wilayah mereka berlangsung bertahap sejak 2018. Proses itu dilakukan melalui gotong royong, swadaya masyarakat, dan bantuan para dermawan.
Baca Juga
Bahkan, sejumlah tokoh setempat menyebut Iman Sutiawan termasuk salah satu pihak yang turut membantu perjuangan warga dalam mewujudkan fasilitas keagamaan tersebut. Jika keterangan itu benar, maka bantuan kemanusiaan itu patut ditempatkan secara proporsional, bukan serta-merta dianggap sebagai sesuatu yang tercela.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, buka datanya. Jika ada unsur pidana, laporkan ke aparat penegak hukum dengan bukti. Tapi kalau baru sebatas asumsi, kita harus hati-hati agar tidak terjebak penghakiman yang bisa melukai nama baik seseorang,” kata tokoh tersebut.
Menurutnya, masyarakat Kepulauan Riau tetap membutuhkan kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun kritik yang sehat harus dibangun di atas fakta, bukan prasangka. Selama ini, Iman Sutiawan dinilai cukup aktif turun ke tengah masyarakat, menyerap aspirasi, membantu persoalan sosial, hingga memperjuangkan kebutuhan warga pesisir dan hinterland.
“Tentu setiap pejabat publik terbuka untuk dikritik. Tapi setiap tudingan juga harus diuji secara objektif. Jangan sampai orang ragu berbuat baik karena takut dihadapkan pada opini yang belum tentu sesuai fakta,” ujarnya.
Tokoh masyarakat itu juga mendukung langkah warga Pulau Kasu yang mengundang pihak-pihak yang menyampaikan tudingan untuk datang langsung melihat kondisi di lapangan. “Datanglah, lihatlah, periksa, berdialoglah dengan masyarakat, telusuri proses pembangunannya. Kebenaran tidak dibangun dari siapa yang paling keras bersuara, tapi dari kesediaan menghadirkan bukti dan membuka fakta secara jujur,” tuturnya.
Ia menegaskan, demokrasi memberi ruang luas bagi masyarakat untuk mengkritik pejabat publik. Namun demokrasi juga mengajarkan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Jangan sampai semangat mengawasi bergeser jadi prasangka. Jangan sampai kritik kehilangan etika. Dan jangan sampai seseorang dijatuhi hukuman sosial sebelum proses pembuktian dilakukan secara adil.
“Jika tidak ada pelanggaran, nama baik yang bersangkutan patut dipulihkan. Sebaliknya, jika ditemukan bukti sah tentang pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Prinsipnya sederhana: jangan melindungi yang bersalah, tapi jangan menghukum seseorang hanya berdasarkan tudingan,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus informasi dan mudahnya narasi menjadi viral di media sosial, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak menyikapi setiap isu. Kepulauan Riau butuh ruang publik yang sehat. Kritik harus tetap hidup, pengawasan terus berjalan, namun keadilan juga harus dijaga.
Jika ada dugaan penyimpangan, buka datanya. Jika ada bukti, serahkan ke aparat penegak hukum. Namun jika tudingan tak bisa dibuktikan, publik juga berhak bertanya: apakah yang diperjuangkan benar-benar kepentingan masyarakat, atau justru berisiko melahirkan penghakiman yang tidak adil?
Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai. Dan waktu akan membuktikan siapa yang bicara dengan fakta, serta siapa yang hanya berangkat dari prasangka.
