BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya angkat bicara terkait kondisi memprihatinkan sejumlah rumah dinas di Jalan Kartini I dan II, Sei Harapan, Sekupang, yang belakangan ini ramai menjadi sorotan warga dan lembaga swadaya masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, dengan tegas membantah adanya unsur kelalaian atau penyelewengan anggaran dalam pengelolaan aset daerah tersebut. Menurutnya, kondisi rumah dinas yang terbengkalai itu bukan karena kesalahan pengelolaan, melainkan akibat kebijakan skala prioritas anggaran yang dipaksa oleh keterbatasan keuangan daerah.
“Kami pastikan tidak ada unsur kelalaian, apalagi penyalahgunaan anggaran. Kebijakan yang diambil saat ini adalah murni menerapkan skala prioritas. APBD kami fokuskan penuh pada sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik,” ujar Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (24/6/2026).
Rudi menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Pemko Batam sama sekali tidak mengalokasikan anggaran perawatan untuk rumah dinas di Sekupang tersebut. Namun, ia menegaskan hal itu adalah langkah strategis, bukan karena lalai. Anggaran yang terbatas, kata Rudi, lebih diutamakan untuk hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat banyak.
Baca Juga
“Kami korbankan dulu perawatan fasilitas aparatur demi mendahulukan kebutuhan mendesak warga. Saat ini, porsi terbesar perawatan kami berikan untuk Puskesmas, RSUD, perbaikan jalan, saluran drainase, dan fasilitas penunjang ekonomi rakyat,” terangnya.
Penjelasan Rudi ini juga sejalan dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keduanya telah mengonfirmasi bahwa penundaan penganggaran rumah dinas merupakan bentuk penyesuaian efisiensi anggaran yang dialihkan ke program-program kerakyatan.
Menanggapi sorotan tajam dari LSM dan media massa, Rudi justru menyambut baik. Ia menyebut masukan masyarakat dan pers sebagai fungsi kontrol sosial yang sangat berharga untuk memacu pemerintah lebih baik lagi ke depan.
“Pemerintah tidak menutup mata. Kondisi rumah dinas di Sekupang itu menjadi catatan penting bagi tim aset kami. Ke depan, kami akan melakukan evaluasi dan pengkajian ulang status pemanfaatan aset-aset tersebut, agar bisa memberikan nilai manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat,” tutup Rudi.
