Warga Batam mengeluhkan pelayanan air bersih, memburuk sejak beberapa waktu belakangan ini.
Keluhan warga ini kerap diadukan ke pihak PT Moya selaku pengelola hingga kepada DPRD Batam. Tapi, belum jua menemukan solusi bagi hajat khalayak itu.
Baca: Ini Penyebab Air di Batam Kerap Mati
Menyikapi ini, Anggota DPRD Batam Thomas Arihta Sembiring turut menyoroti pengelola air bersih di bawah SPAM Batam mitra dari BP Batam tersebut.
Baca Juga
“Pemerintah harus melahirkan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Ini tujuan agar kita dapat mengawasi lebih ekstra,” katanya, kepada wartawan, Kamis (9/2).
Anggota Komisi III itu menyebut jika pengelolaan air bersih tak melibatkan pihak swasta, DPRD Kota Batam pun bisa ikut maksimal dalam melakukan pengawasannya ke depan.
“Harusnya pemerintah melahirkan PDAM dalam bentuk BUMD. Alasannya, kalau PDAM, artinya DPRD Kota Batam bisa mengawasi langsung pengelolaan dan operasional air bersih. Tapi kalau masih di BP Batam, kita tak bisa mengawasinya,” ujarnya.
Baca: Ketersediaan Air Baku Cukup, BP Batam Pastikan Ketahanan Air Batam
Politisi PDIP itu menekankan, sistem pengelola harus mampu melakukan audit alat terhadap infrastruktur yang ada secara terbuka.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendukung agar audit terhadap manajemen pengoperasian pengelolaan air bersih pun wajib dilakukan. Ini menjadi penting di tengah sorotan banyak pihak terhadap kualitas pelayanan yang dianggap menurun.
“Apakah jangan-jangan pengelola saat ini tidak paham. Jadi semuanya harus transparan agar jelas permasalahannya. Sekarang kita lihat di beberapa daerah, Medan, Palembang, dan Pekanbaru. Jika dilihat, PDAM di sana bisa berjalan dengan baik. Kenapa harus swasta yang mengelola untuk di Batam,” pungkasnya.
Baca Kumpulan Berita Air Bersih di Batam
