Tanjungpinang – Di hadapan para pemuka masyarakat Lingga, Alias Wello menyampaikan keprihatinan yang dalam. Sebagai pembicara penutup Simposium Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Lingga (FKPML) di Hotel Melin, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, 13 November 2025, mantan Bupati Lingga itu bercerita tentang perjuangannya melawan tekanan politik dari pejabat pusat hingga provinsi demi membangun pondasi kabupaten itu.
“Di zaman saya bagaimana, kita menolak izin sawit padahal yang memberikan tekanan itu tidak tanggung-tanggung dari pejabat pusat hingga provinsi,” ujar Wello, tegas.
Alasannya menolak sawit sederhana: Lingga adalah daerah kepulauan dimana 97% wilayahnya adalah laut. Penerbitan izin sawit yang kini mencapai lebih dari 20 ribu hektar dinilainya sebagai pengingkaran terhadap karakteristik geografis daerah. Dengan nada kecewa, ia menyayangkan kebijakan pemerintahan saat ini.
“Jadi saya sangat sayangkan pondasi yang sudah kita bangun dengan susah payah, tapi malah dirusak oleh rezim yang berkuasa saat ini,” tandasnya.
Wello meyakini, jika pondasi yang ia bangun diteruskan, Lingga sudah bisa menuai hasil. Ia membuktikan kemampuan menata keuangan daerah di masa sulit. Saat menjabat, APBD Lingga hanya Rp 700 miliar dengan hutang Rp 170 miliar.
“Banyak yang kita pangkas, banyak yang tidak suka dengan saya, dari anggota dewan sampai tenaga honorer yang terpaksa kita rumahkan,” kenangnya.
Hasilnya, dalam setahun APBD berhasil dinaikkan hingga tembus Rp 1,1 triliun. Prestasi lain yang ia sebut adalah keberaniannya menaikkan gaji tenaga kesehatan dari Rp 15 juta menjadi Rp 25 juta, serta mengirim anak-anak Lingga untuk menempuh pendidikan vokasi dan beasiswa kedokteran.
Bahkan, di masa pandemi COVID-19, ia menyebut perekonomian Lingga termasuk yang paling stabil.
“Jadi pondasi itu sebenarnya sudah kita letakkan. Dan kalau itu berjalan, maka tahun ini seharusnya kita sudah bisa menapaki pondasi ekonomi,” ujarnya.
Sayangnya, menurut Wello, pemerintahan saat ini justru menghentikan berbagai program andalannya. Dari sektor pertanian yang mangkrak, program perkebunan yang terhenti, hingga yang paling miris: penghentian pemekaran desa. Padahal, ia pernah dijuluki sebagai ‘Raja Pemekaran’.
“Kita kehilangan banyak sumber pendapatan dari pusat dengan tidak diteruskannya pemekaran desa ini,” pungkas Wello, menutup tuturannya.
