Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merasionalisasi anggaran hingga Rp 80 miliar pada APBD Perubahan 2023. Hal itu dilakukan lantaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pengurangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara, menyampaikan adapun sektor yang ditekan dalam belanja difokuskan pada biaya perjalanan dinas pegawai, belanja aset pemerintah daerah, serta biaya rutin lainnya.
Sedangkan, belanja kegiatan fisik untuk pembangunan dipastikan tidak dirasionalisasi karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Hanya yang bersifat belanja rutin pemerintah saja (dirasionalisasi). Sedangkan yang berdampak langsung pada masyarakat, misalnya untuk bantuan sosial, tidak dirasionalisasi,” kata Adi.
Langkah rasionalisasi tersebut, ia melanjutkan, bertujuan untuk menekan defisit yang disebabkan pengurangan DBH untuk Pemprov Kepri pada tahn 2023 ini.
Menurut Adi, kebijakan rasionalisasi APBD Perubahan 2023 ini sudah final dan telah selesai dibahas bersama seluruh OPD Pemprov Kepri. Bahkan, dokumen hasil pembahasan telah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
“Target kami, pekan depan APBD Perubahan 2023 sudah bisa dijalankan,” demikian Adi.
Diketahui, APBD Perubahan Kepri 2023 telah disahkan Rp 4,459 triliun. Total anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 307,7 miliar atau 7,41 persen dari APBD murni 2023 sebesar Rp 4,151 triliun.
Baca: APBD Perubahan 2023 Kepri Disahkan Rp 4,459 Triliun
Adapun struktur pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2023 diperkirakan naik sebesar Rp 100,5 miliar atau meningkat 2,50 persen. Dari APBD murni sebesar Rp 4,019 triliun menjadi Rp 4,120 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dalam APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 4,459 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 307,7 miliar atau 7,41 persen dari APBD murni 2023 sebelumnya Rp 4,151 triliun.
